JAKARTA, KOMPAS.TV – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, berpendapat, akan ada perbedaan penanganan konflik di Papua oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Menurut Ali, selama Andika Perkasa menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), dia lebih mengedepankan komunikasi dalam banyak hal penyelesaian terkait masalah konflik militer.
“Waktu kami di Papua, kami ikut merasakan itu, dan beberapa kali negosiasi, pertemuan, untuk berjumpa dengan para opinion leader terkait penyelesaian konflik militer dengan berbagai organisasi teroris itu dilakukan berdasarkan gagasan besar yang disampaikan oleh Pak Andika Perkasa,” ucapnya saat menjadi narasumber dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (17/11/2021).
Baca Juga: Setara Institute Sebut Isu Kesejahteraan Prajurit Bukan PR Panglima TNI
Ali meyakini, penyelesaian konflik dengan pendekatan komunikasi yang akan dilakukan oleh Panglima TNI. Terlebih jika konflik yang harus diselesaikan adalah konflik sosial antara TNI dan masyarakat.
“Kalau penyelesaiannya konflik antara TNI dengan masyarakat, maka pola dialog yang dilakukan, saya tadi katakan bahwa ketika beliau menjadi KSAD kan yang dikedepankan, kita semua tahu,” lanjutnya.
Tetapi, pola penyelesaiannya akan berbeda jika urusannya dengan teroris. Kata Ngabalin, negeri ini harus aman.
“Tidak ada cerita. Negeri ini harus aman. Karena itu TNI harus kuat. Itu sebabnya tidak pernah ada orang mentolerir kalau ternyata teroris menjadi permasalahan besar bagi bangsa dan negara.”
Dia menegaskan, ada dua pola berbeda yang digunakan.
“Tapi kalau terkait dengan masalah teroris, tidak ada cerita. Tentara sudah mewakafkan nyawa, jiwa, raganya untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara.”
Sementara, Ketua Sentra Inisiatif, Al Araf, yang juga menjadi narasumber dalam acara itu, mengatakan tidak setuju dengan label teroris yang disematkan oleh Ali Mochtar.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.