JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengurus Dewan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal tersebut dilakukan untuk memberikan sejumlah bukti agar KPK semakin serius mengusut dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk.
Sebab dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk turut berkontribusi pada pembengkakan utang hingga terancam pailit.
Demikian Ketua Harian DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tbk Tomy Tampatty dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).
“Terkait pengadaan pesawat, kami bawa bukti sementara biar KPK serius,” Tomy Tampatty.
Baca Juga: Anggota DPR Usul Dibentuk Pansus Untuk Atasi Masalah Garuda
Tommy membeberkan, pengadaan pesawat yang terjadi di PT Garuda Indonesia terjadi sejak tahun 2006.
Ketika itu, pengadaan pesawat jenis Boeing sebanyak 25 unit disetujui oleh pemerintah, dengan bukti ditandatangani oleh Mantan Menteri BUMN Soegiharto.
“Namun karena ada pertimbangan likuiditas, itu ditindaklanjuti di awal (kepemimpinan) Pak Sofyan Djalil,” ujarnya.
Tomy lebih lanjut menyampaikan pihaknya siap memberikan dokumen atau pun bukti tambahan untuk mengusut kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk.
Sebab sesungguhnya, kata Tomy laporan dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia sudah pernah ketika KPK dipimpim Abraham Samad.
“Jika KPK butuh informasi dokumen kami serahkan ke KPK,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Sewa Pesawatnya Kemahalan, Garuda Kini Cari yang Ekonomis
“Kami optimistis Pak Firli punya niatan untuk berantas korupsi, di tubuh Garuda baik transaksi masa lalu baik dimasa sekarang,” tambahnya.
Apalagi, lanjut Tom, ada sejumlah transaksi yang diduga terdapat praktek korupsi di dalamnya.
Seperti halnya, mark up pengadaan pesawat, pengadaan mesin pesawat.
Ada juga indikasi dugaan korupsi dari penunjukan konsultasi restrukturasi yang menelan biaya Rp800 miliar.
“Siapapun yang terlibat dihukum mati,” pinta Tomy.
“Saya kira beban uutang sekarang ini akibat pengadaan pesawat kontribusi terbesar, jelas ada korelasi.”
Sebagai informasi, selepas dari jabatan sebagai komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha membeberkan berbagai masalah yang terjadi di internal perusahaan penerbangan pelat merah itu kepada publik.
Peter mengaku sudah melaporkan persoalan yang terjadi di maskapai Garuda kepada sejumlah lembaga.
Antara lain yaitu Dirjen Kemenkumham hingga Ketua KPK Firli Bahuri.
Peter Gontha juga bersuara di media sosialnya, soal ke mana larinya uang selisih dari harga sewa pesawat Boeing 777 yang disewa Garuda Indonesia.
Baca Juga: Akui Tandatangan Kontrak Sewa Pesawat Garuda yang Kemahalan, Peter Gontha: karena Dipaksa
Peter mengutarakan, biasanya harga sewa Boeing 777 adalah 750 ribu dollar AS per bulan. Tetapi, sejak pertama surat sewa pesawat diteken, Garuda mengeluarkan 1,4juta dollar AS per bulan.
“Ini Boeing 777, harga sewa di pasar rata-rata 750 ribu dolar AS per bulan. Garuda mulai dari hari pertama bayar dua kali lipat? 1,4 juta dolar AS per bulan. Uangnya kemana sih waktu diteken? Pingin tahu aja?,” tulis Peter di akun Instagram pribadinya @petergontha, dikutip Kamis, (28/11/2021).
Pada kolom komentar, Peter juga berinteraksi dengan Mantan Komisaris Garuda Indonesia Triawan Munaf. Peter bertanya kepada Triawan apakah jadi atau tidak untuk buka-bukaan soal permasalahan di tubuh Garuda.
“Pagi Pak @triawanmunaf, Garuda mau dibangkrutkan, jadi enggak apa buka-bukaan aja kan! Saya ngarang ya pak?,” tulis Peter.
Menanggapi tulisan Peter, Triawan pun mempersilahkan Peter untuk mengungkap kondisi yang terjadi di Garuda.
“Pak Peter yang dulu mengalami, Pak Peter yang paling pantas bersaksi,” balas Triawan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.