Isu Reshuffle Mencuat, Hadi Tjahjanto Berpotensi Masuk Kabinet Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin mengemuka jelang pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat ini. 

Diketahui, Jenderal Andika Perkasa telah disetujui oleh Komisi I DPR RI untuk menjadi calon Panglima TNI sesuai usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Andika nantinya akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai momen pergantian Panglima TNI ini akan dijadikan Jokowi untuk merombak kabinet. 

Dia juga menilai Marsekal Hadi Tjahjanto sangat berpotensi kuat untuk masuk kabinet Jokowi usai pensiun nanti. 

"Apakah Pak Hadi Tjahjanto dimungkinkan untuk masuk ke dalam barisan kabinet baru saya pikir sangat mungkin," kata Yunarto dalam keterangannya, Minggu (7/11/2021).

Selain track record sebagai panglima yang cukup baik, Yunarto menilai jejak kedekatan Hadi dengan Jokowi juga dapat menjadi pertimbangan utama untuk Hadi masuk dalam sejumlah pos strategis di kabinet. 

Baca Juga: Buka Suara Terkait Isu Reshuffle Kabinet, Moeldoko: Tunggu Saja Waktunya

"Diketahui beliau orang lama presiden, bisa dipastikan satu garis visi misi dari mulai sesmilpres (Sekretaris Militer Presiden), lalu kemudian kemarin menjadi Panglima sehingga sangat dimungkinkan, entah untuk Menteri sektoral seperti orang terkait dengan Kementerian Perhubungan atau Kementerian di bidang Polhukam," jelasnya.

Atau bisa juga, lanjut dia, Hadi ditempatkan di posisi yang ada di lingkaran dalam presiden seperti KSP atau pos lainnya.

Sementara terkait reshuffle, Yunarto mengimbau agar Jokowi dapat segera mengambil kepastian.

Mengingat, Yunarto menyebut rumor tersebut sudah terlalu dibiarkan terlalu lama dan telah menjadi isu liar.

"Yang paling penting reshuffle kan mestinya memberikan kepastian bukan malah sebaliknya, dan kita tahu isu atau rumor gosip terkait reshuffle beberapa bulan ke belakang terlalu lama dibiarkan menjadi isu yang liar," tegasnya.

Meski demikian, Yunarto mengingatkan jangan sampai reshuffle hanya dimanfaatkan sebagai tata ulang koalisi saja.

Dia menekankan perombakan kabinet harus kembali kepada makna utamanya, yakni bagaimana pemerintah benar-benar mengevaluasi kembali kinerja dari menteri-menteri sesuai dengan porsinya masing-masing.

"Karena dengan sisa waktu 2 tahunan presiden harus meninggalkan legacy dan itu hanya bisa dilakukan ketika kemudian ada kerja profesional dari masing-masing menterinya terlepas dari Parpol atau tidak," jelas Yunarto. 

Baca Juga: Pimpinan Komisi I Sebut DPR akan Sahkan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Besok