2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Sorot Utang Tersembunyi RI ke China hingga Penegakan Hukum Lemah

JAKARTA, KOMPAS TV - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan khusus terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang hari ini genap berusia dua tahun. 

Salah satu yang disoroti ialah hasil Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData yang memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke China sebesar Rp245 triliun diduga untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah. 

Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik.

Baca Juga: 2 Tahun Pemerintahan Jokowi, Relawan: Menteri yang Fokus ke Pemilu 2024 Sebaiknya Mundur

"Jangan sepelekan temuan ini. Terlebih, dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar-tayang, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini ditanggung APBN," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kompas TV, Rabu (20/10/2021). 

Selain itu, terkait kinerja penegakan hukum yang melemah. Kepuasan publik menurun dari 65,6% (April) menjadi 59,4% (Oktober) menurut survey Nasional Kompas Oktober 2021. 

"Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini."

"Juga kasus 'smackdown' mahasiswa si Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi," ujarnya. 

Kemudian, isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK. Yang menjadi perhatian pihaknya adalah amat disayangkannya sikap diamnya Presiden Jokowi saat menangani polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

"Polemik TWK KPK dan diamnya Pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK," kata dia. 

Menurut dia, partisipasi masyarakat akan memberi dampak penguatan, baik dalam aspek pencegahan dan penindakan di lembaga antirasuah tersebut. 

"Karena tak jarang beberapa kasus korupsi tidak lepas dari partisipasi dan laporan masyarakat," katanya. 

Baca Juga: 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Bagaimana Kondisi Demokrasi?

Meski begitu, pihaknya mengakui kinerja pemerintah dalam hal penanganan pandemi Covid-19 kian membaik. Tetapi kekuatan fundamental ekonomi terkorbankan cukup dalam karena wabah tersebut. 
Kekuatan fiskal mesti cepat dipulihkan agar kembali normal dengan defisit maksimal di 3 persen.

"Pekerjaan rumah presiden masih banyak, perlu kesiapan dan kerelaan untuk sungguh-sungguh mengurai dan menyelesaikannya. Tanpa kesungguhan, sejatinya tidak ada keberhasilan bagi seorang pemimpin." 

"Dan PKS akan tetap menjadi oposisi yang konstruktif, solutif, dan berimbang demi bakti kami untuk negeri yang lebih baik," ujarnya.