PAN Gabung Pemerintah, Pengamat: Koalisi Belum Tentu Solid

JAKARTA, KOMPAS.TV – Diundangnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan partai politik pendukung pemerintah, memunculkan spekulasi akan bergabungnya PAN dalam koalisi.

Namun Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan masuknya PAN belum tentu memperkuat koalisi.

Menurut Yunarto, logika politik di balik rencana masuknya PAN ke koalisi, adalah hitung-hitungan kuantitatif. Sebab masuknya PAN dapat memperbesar kekuatan koalisi pemerintah di parlemen.

Hitung-hitungannya, kekuatan koalisi di DPR bakal bertambah dari 74 persen menjadi 81 persen.

“Logikanya untuk memuluskan pengambilan keputusan strategis dari pemerintah, sehingga bisa disetujui DPR,” kata Yunarto dalam video yang diterima KompasTV, Kamis (26/8/2021).

Baca Juga: PAN Sebut Belum Resmi Gabung Koalisi Pemerintah, Tunggu Pernyataan Jokowi

Namun, alih-alih memperkuat koalisi, masuknya PAN bisa memicu keretakan di antara partai-partai politik yang lebih dulu mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Yunarto menganalisa, masuknya PAN sangat mungkin mendapat penolakan dari partai-partai yang sudah lebih dulu bergabung di koalisi.

Sebab partai-partai lama pendukung pemerintah Joko Widodo akan mempertanyakan “keringat” PAN dalam memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019 lalu.

“Apakah kemudian ini tidak menimbulkan masalah? Sangat mungkin. Yang pertama catatan kritisnya, apakah masuknya partai yang tidak berkeringat tidak akan membuat penolakan dari partai lain yang merasa sudah berkeringat dari masa kampanye pemilu sampai sekarang?” ujarnya.

Baca Juga: PAN Masuk Koalisi Jokowi, PKS Konsisten Oposisi

Masalah lain, kata Yunarto, meskipun semakin besar, belum tentu koalisi bakal semakin solid.

Menurutnya pengalaman pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono bisa menjadi pelajaran berharga. Meski koalisinya mencapai 75,34 persen, namun banyak persoalan di dalam koalisi.

Partai pendukung pemerintah SBY seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) justru getol dalam menggulirkan hak angket kasus baill out Bank Century dan hak angket kasus Mafia Pajak.  

Lagipula menurut Yunarto, biasanya menjelang pemilihan umum periode ke dua, partai politik bakal lebih memikirkan kepentingan politiknya sendiri.

Baca Juga: Pengamat: PAN Gabung di Koalisi Buka Kemungkinan Reshuffle, Kursi Menteri PKB Terancam Dikurangi

“Mereka mulai berbicara soal diri sendiri yang mungkin ingin jadi capres atau menjadi cawapres atau mencari tuan baru, itu yang saya pikir harus diperhitungkan Jokowi secara baik-baik,” paparnya.