Survei: Kondisi Politik, Hukum dan Pemberantasan Korupsi Kurang Meyakinkan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Hasil Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan,  kondisi politik,  penegakan hukum dan pemberantasan korupsi  dinilai kurang meyakinkan oleh warga. 

Secara terperinci survei menunjukkan, kondisi politik nasional lebih banyak dinilai buruk dan sangat buruk (28,3 persen) ketimbang yang menilai baik atau sangat baik (20,8 persen) dan sekitar 27,2 persen menilai sedang.

Hal yang sama juga terjadi pada pemberantasan korupsi, yang  dinilai buruk (37,6 persen) ketimbang yang menilai baik atau sangat baik (27,4 persen) dan sekitar 27,2 persen menilai sedang. 

"Ini masukan penting kepada pemerintah, institusi penegakan hukum karena kondisi pemberantasan korupsi sekarang mulai menunjukkan rapor merah," kata Direktur Eksekuitif Indikator Burhanuddin dalam rilis "Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Penanganan Pandemi, Vaksinasi dan Peta Elektoral, Rabu (25/8/2021).

Baca Juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ma'ruf Amin di Bawah 50 Persen

Sementara persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum relatif tidak banyak berubah dibandingkan tiga bulan lalu. Yang menilai baik atau sangat baik sekitar 34,3 persen, lebih banyak ketimbang yang menilai buruk atau sangat buruk 24,4 persen, tapi kebanyakan menilai sedang 36,8 persen.

Baca Juga: Survei Indikator Politik: PDIP Teratas, PPP, Nasdem dan PAN Terancam Tak Masuk Parlemen

Namun, Kondisi keamanan nasional mayoritas menilai baik atau sangat baik (53,4 persen), sekitar 29 persen menilai sedang dan sekitar 16,7 persen menilai buruk dan sangat buruk.

Indikator melakukan survei terhadap 1.220 orang di seluruh Indonesia pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Survei ini menggunakan metode simple random sampling dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.