Juliari Batubara Juga Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 14,59 Miliar, Hak Politik Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.TV- Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mendapatkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000.

“Dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut,” ucap hakim di Pengadilan Tipikor, Senin (23/8/2021).

“Dan apabila harta tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.”

Sebelum membacakan pidana tambahan terhadap Juliari Batubara, hakim memutuskan terdakwa yang merupakan kader PDI Perjuangan divonis 12 tahun penjara karena terbukti korupsi bantuan sosial Covid-19.

“Mengadili, satu, menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagian mana dakwaan alternatif ke satu penuntut umum,” kata hakim.

“Dua, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 6 bulan.”

Baca Juga: Terbukti Korupsi Bansos Covid-19, Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara

Selain itu, Hakim juga memutuskan menjatuhkan pidana tambahan bagi Juliari Batubara yakni pencabutan hak politik selama 4 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” ucap hakim.

Sebelumnya, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara atas suap yang diterimanya dalam proyek bansos Covid-19.

Tidak hanya itu, Jaksa juga menuntut Juliari membayar uang pengganti kepada negara senilai Rp14.557.450.000.

Dalam kasus yang disangkakan, Jaksa juga menuntut hak politik Juliari Batubara yang merupakan kader PDI Perjuangan dicabut. Jaksa meminta hakim mencabut hak politik Juliari 4 tahun terhitung setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pidana.

Dalam argumentasinya, Jaksa berkeyakinan Juliari terbukti secara sah menerima suap dari proyek pengadaan bansos Covid-19 tahun 2020.

Di sisi lain, dalam pleidoi atau nota pembelaan Juliari membantah terlibat dalam kasus korupsi bansos Covid-19.

Juliari menyampaikan permintaan maafnya karena tidak mengawasi bawahannya sehingga terjadi korupsi dalam pengadaan paket bansos Covid-19.

Baca Juga: Juliari Batubara Hadapi Sidang Vonis Hari Ini, Akankah Permintaan Bebasnya Dikabulkan?

Permintaan maaf Juliari yang tercatat pernah menjadi kader PDI Perjuangan juga disampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kepada Megawati, Juliari mengaku menyesal atas perbuatannya.

“Kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, beserta jajaran DPP PDIP, sejak 2010 saya dipercaya sebagai pengurus DPP PDIP, saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan,” ucap Juliari pada Senin (8/8/2021).

Selain kepada Megawati Soekarnoputri, Juliari juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Jokowi, yang mempercayakan dirinya memimpin Kementerian Sosial.

“Saya secara tulus ingin mengucapkan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden RI Joko Widodo atas kejadian ini,” ucap Juliari.

“Terutama permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja jajaran di bawah saya sehingga harus berurusan dengan hukum.”

Pengakuan Jualiari yang merasa tidak tahu soal korupsi bansos hingga kelalaian bertolak belakang dengan kesaksian Mantan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono.

Baca Juga: Eks Pejabat Kemensos Terisak Minta Maaf ke Penerima Bansos, Akui Takut Tolak Perintah Juliari

Dalam nota pembelaannya Adi mengaku sudah berusaha keras korupsi bansos Covid-19 tidak terjadi dengan cara melaporkan praktik korupsi tersebut kepada atasannya. Dengan harapan, agar pejabat eselon I dapat melakukan langkah-langkah pencegahan.

Namun, Adi tidak dapat memungkiri dirinya takut tidak menjalankan instruksi Juliari Batubara yang memerintahkan untuk memungut fee vendor bansos senilai Rp10 ribu.

“Ada ketakutan saat menerima perintah dari Menteri sehingga melaporkan adanya perintah ke atasan saya, Sekjen dan Dirjen Linjamsos, dengan harapan agar pejabat eselon I dapat melakukan langkah-langkah pencegahan,” kata Adi.