Buntut Mobil Dinas Mewah Gubernur Sumbar, Anggota Komisi II Minta Ini ke Tito

JAKARTA, KOMPAS TV - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy kompak memberikan mobil dinas mewah ke Satgas Covid-19. Mobil seharga miliaran rupiah itu digunakan untuk aktivitas kedinasan. 

Namun pembelian mobil mewah itu menuai kritik lantaran dilakukan di tengah masa sulit akibat pandemi virus corona.

Sejumlah elemen masyarakat memprotes karena dianggap tak punya kepedulian terhadap rakyat yang sedang mengalami kesusahan akibat krisis ekonomi dampak pandemi. 

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mengalihkan anggaran yang penggunaannya kurang mendesak. 

Baca Juga: Ikuti Jejak Gubernur, Wagub Sumbar Juga Berikan Mobil Dinas Mewah ke Satgas Covid-19

Politikus PAN itu menjelaskan, misalnya seperti pengadaan mobil dinas, renovasi kantor, rumah dinas, dan pakaian dinas serta lainnya yang dinilai lebih baik dialihkan untuk penanganan Covid-19. 

"Supaya tidak menjadi perdebatan, Mendagri (Tito Karnavian) membuat surat edaran meminta kepada kepala daerah dalam hal penganggaran mobil, renovasi kantor dan rumah dinas melakukan pengalihan anggaran. refocusing atau pengalihan anggaran untuk waktu tertentu," kata Guspardi kepada Kompas TV, Kamis (19/8/2021). 

Menurut dia, dalam mengalokasikan pembelian mobil dinas untuk kepala daerah itu tak menyalahi sebuah sistem. Namun, yang menjadi sorotan adalah momentum pencairannya yang tidak pas karena kini masyarakat sedang dilanda krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

"Cuma dalam pandemi ini, harus meningkatkan sense of crisis, peka terhadap masalah krisis. Untuk itu kita orang yang disorot dalam berbagai hal, begitu juga tentang pemanfaatan anggaran," ujarnya. 

Baca Juga: Gubernur Sumbar Akhirnya Serahkan Mobil Dinas ke Satgas Covid-19

Ia berharap tak ada lagi kejadian serupa terulang di daerah lainnya. Sebab, polemik seperti ini semestinya tak perlu terjadi bila seluruh kepala daerah mempunyai empati yang tinggi. 

"Dalam kondisi masyarakat yang nganggur, ini tentu harusnya para pejabat berempati," katanya.