Ini Peraturan soal Anggaran Pakaian Dinas DPRD, Pemilihan Louis Vuitton Dianggap Langgar Kepatutan

TANGERANG, KOMPAS.TV - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik anggaran bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang diklaim berasal dari lini busana merek terkenal Louis Vuitton.

Anggaran itu disebut tak sesuai asas kepatutan sesuai Peraturan Pemerintah (PP).

Seperti diketahui, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang naik dua kali lipat dari alokasi pada 2020.

Mengutip situs lpse.tangerangkota.go.id, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp675 juta.

Sementara, pengadaan yang sama pada 2020 hanya memiliki anggaran Rp312,5 juta.

Baca Juga: Polemik Pakaian Dinas DPRD Kota Tangerang, Anggaran Naik Dua Kali Lipat hingga Baju Louis Vuitton

Meski begitu, perlu dicatat bahwa pada 2019, anggaran bertajuk “Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya” untuk Sekretariat DPRD Kota Tangerang menghabiskan anggaran Rp620 juta.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, pakaian dinas DPRD Kota Tangerang itu tidak sesuai asas kepatutan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.

"Namun, kalau ternyata merek bahan yang digunakan, saya enggak sebut merek ya, dinilai mahal, ya tentunya tidak sesuai dengan asas kepatutan," kata Ardian, dilansir dari Kompas.com.

Pada PP 18/2017 yang disebut Ardian mengatur soal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Ada aturan soal tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD meliputi pakaian dinas dan atribut dalam Pasal 9 huruf d PP 18/2017 itu. 

Sementara, Pasal 12 ayat 1 merinci 5 jenis pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan serta anggota DPRD.

Berikut bunyi Pasal 12 ayat 1 PP 18/2017:

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas: 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam I (satu) tahun; 

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun; 

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun; dan 

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Baca Juga: Penjelasan Louis Vuitton Indonesia Soal Polemik Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Tangerang

Lalu, Pasal 12 ayat 2 mengatur soal penyediaan pakaian dinas dan atribut anggota DPRD.

“Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan,” tulis PP 18/2017.

Soal harga pakaian dinas, PP itu memang menyerahkan rincian aturan pada peraturan kepala daerah (Perkada) setempat.

Namun, Ardian mengatakan, harga pakaian itu tetap harus mengikuti asas efisiensi, efektifitas dan kepatutan tadi.

Apalagi, Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi darurat akibat pandemi Covid-19.

Ardian mengimbau jajaran pemerintah memiliki sense of crisis.

"Jangan sampai pemda justru, ya mohon maaf, bahasanya lebih memprioritaskan belanja yang bersifat konsumtif ketimbang produktif," tekan Ardian.

Baca Juga: Besok Hari Terakhir Penyekatan, Gantinya Ganjil Genap Berlaku 12 Agustus 2021