Hadi mengatakan, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut, sesuai atau tidak sesuai dengan keigininan PPK.
"Hasilnya itu ada untuk kita evaluasi hasil lab sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK)," tutur dia.
Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses pelelangan. Hasil tender kemudian diserahkan kepada tim PPK.
"Kalau kami, tender sudah selesai tanggal 21 Juli itu, kami kasih pengantar hasil tender lalu masuklah ke ranah PPK. Setelah ini PPK-lah yang menindaklanjuti. Kami hanya mencari penyedia bahan," urainya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Tangerang Mengaku Tetap Miliki Sense of Crisis, Meski Pakai Baju Dinas Louis Vuitton
Melansir situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, ada empat peserta lelang yang memberikan penawaran harga untuk bahan pakaian DPRD Tangerang.
Empat peserta tersebut; PT Sarana Karya Syaban senilai Rp 238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp 540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp 675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai 671.250.000.
Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul sebelumnya mempertanyakan lonjakan anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19.
"Pertanyaannya, apakah jumlah tersebut masuk dalam kategori wajar dengan tingkat ketimpangan ekonomi saat ini? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar saya kira," kata Adib kepada awak media, Rabu (4/8/2021).
Adib kembali mempertanyakan hati nurani para wakil rakyat itu. Pasalnya, banyak warga yang harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.
"Saya hanya mau bertanya, apakah itu anggota DPRD Kota Tangerang masih punya hati pakai baju itu?," tanya dia.
Baca Juga: Anies Instruksikan Bawahan, Balapan Formula E Harus Terselenggara Juni 2022
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.