Presiden Jokowi Tegaskan OSS Tidak Akan Mengebiri Kewenangan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Jokowi juga menekankan bahwa layanan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko tidak untuk mengebiri kewenangan daerah.

Demikian Presiden Jokowi mengatakan saat meresmikan Peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, Senin (9/8/2021).

“Tapi justru memberikan standar pelayanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan izin, baik di level pusat maupun daerah agar tanggung jawabnya semakin jelas dan layanannya juga makin sinergis,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku sudah banyak mendengar aspirasi para pelaku usaha, baik yang kecil maupun besar dan disampaikan semuanya sama.

“Para pelaku usaha membutuhkan layanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit,” ujarnya.

Baca Juga: Dengar Pengusaha Sulit Buka Izin Usaha, Jokowi: Ada Aparat Pemerintah Tidak Bersih, Laporkan ke Saya

“Jika ini terpenuhi, maka saya yakin akan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah.”

Untuk itu, Presiden Jokowi berharap pengusaha, investor baik di dalam maupun luar negeri, pelaku UMKM maupun pengusaha besar agar memanfaatkan layanan yang super mudah ini dengan sebaik-baiknya.

“Agar membuka volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” katanya.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menegaskan tidak ingin lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha.

Terlebih, ada upaya suap yang dilakukan para pejabat di pusat maupun di daerah demi menerbitkan izin usaha.

“Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan memudahkan para pengusaha,” tegas Presiden Jokowi.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Bakal Cabut Izin Usaha Jika Perusahaan Pecat Pelapor Pelanggaran PPKM Darurat

Untuk itu, Presiden Jokowi berharap ada pihak yang melaporkan kepadanya jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih.

“Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan kepada saya.
Sekali lagi, saya tegaskan reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,” ujarnya.

“Mendorong lebih banyak wirausahawan baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.”

Lebih lanjut, Presiden Jokowi memerintahkan kepada menteri dan kepala lembaga, serta para gubernur, bupati, dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam Online Single Submission.

“Saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung implementasi di lapangan seperti apa,” katanya.

“Apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia, dan juga apakah layanannya semakin cepat.”