Pakar Wabah Beberkan Strategi Hadapi Varian Delta dan Waktu PPKM Darurat Selesai

“Kapan PPKM darurat ini akan diberhentikan? Dari awal saya sudah katakan bahwa kalau kita melakukan PPKM Darurat, maka kita harus menentukan indikator yang menyebabkan PPKM itu berhenti,” tuturnya.

Baca Juga: Cara Cek Ketersediaan Oksigen dan Ajukan Obat-Obatan untuk Pasien Isoman di Wilayah Jawa Barat

Tri membeberkan praktek di negara-negara di benua Eropa. Negara-negara Eropa, kata Tri, menggunakan jumlah kasus Covid-19 sebagai indikator keberhasilan lockdown.

“Lockdown di Eropa patokannya pada jumlah kasus Covid-19. Jadi, jumlah kasusnya menurun dari puncak menjadi serendah-rendahnya. Setelah kasus rendah, tunggu sampai 2 minggu,” jelasnya.

Namun, Indonesia dapat melihat indikator lain karena tak menerapkan lockdown total.

“Kalau PPKM, menurut saya, tidak bisa begitu. Kalau PPKM Darurat ini dilakukan karena fasilitas kesehatan penuh, maka indikator utamanya adalah kapasitas pelayanan kesehatan,” ujar Tri.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat menghentikan kebijakan PPKM Darurat, bila tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit turun ke angka 60% hingga 80%.

“Kemudian, PPKM itu harus dinilai berdasarkan indikator input atau proses masyarakat menerapkan protokol kesehatan, baik itu masker, work from home, atau kerumunan,” kata Tri.

Selain itu, pemerintah juga perlu melihat jumlah pengetesan, pelacakan kasus, dan perawatan pasien Covid-19.

Baca Juga: Solidaritas Warga Bantu Warga, Swadaya Beri Bantuan Warga Yang Isolasi Mandiri

Terakhir, angka test positivity rate juga bisa menjadi indikator keberhasilan PPKM Darurat. Positivity rate adalah persentase jumlah kasus baru Covid-19 dengan jumlah orang yang dites.

Pada Jumat ini, angka positivity rate Indonesia ada di angka 20,8% dengan 54 ribu kasus baru Covid-19. 

Sementara, WHO menetapkan, angka positivity rate yang baik berada di bawah 5% sebagai tanda pandemi telah terkendali.