Menurut Sukamta pernyataan tersebut seakan menutup fakta di lapangan yang dirasakan masyarakat.
Semisal sulit memperoleh layanan kesehatan gawat darurat karena keterisian tempat tidur sudah melebihi kapasitas akibat tingginya kasus baru Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Masih Pikir-Pikir untuk Perpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali
"Jangan terus menerus memainkan psikologi rakyat, membuat framing dengan statement-statement yang menyebutkan bahwa kasus Covid-19 bisa dikendalikan, Indonesia baik-baik saja," ujar Sukamta.
"Lebih baik langkah-langkah penanganan secara strategis bukan seremonial. Langkah yang bisa dilakukan mulai dari penyiapan fasilitas kesehatan, optimalisasi nakes serta percepatan vaksinasi," imbuhnya.
Sebelumnya Luhut menjelaskan dalam beberapa hari ke depan, dirinya akan memberikan data perkembangan dan evaluasi PPKM Darurat yang sudah berjalan sejak 3 Juli 2021 kepada Presiden Jokowi.
Menurutnya dari data tersebut akan diputuskan apakah PPKM Darurat diperpanjang atau hanya sampai pada 20 Juli 2021.
Baca Juga: Menko Luhut: PPKM Darurat Turunkan Mobilitas Warga
Ia juga berencana meminta pendapat dari para ahli hingga guru besar dari universitas terkait evaluasi PPKM Darurat.
Di sisi lain, pemerintah sudah menyiapkan skenario terburuk jika kasus harian Covid-19 mencapai 100.000 kasus dalam sehari.
Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan dampak ekonomi jika PPKM Darurat diperpanjang.
Baca Juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Membuat Pengusaha Kelimpungan
“Jadi kita mengamati betul masalah ekonomi ini jangan sampai kelamaan juga malah buat mati,” ujar Luhut saat jumpa pers virtual, Kamis (15/7/2021).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.