Komisi IX DPR Menentang Keras Rencana Vaksinasi Covid-19 Berbayar

KOMPAS.TV - Rencana vaksinasi berbayar lewat Kimia Farma bergulir di DPR.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menentang keras rencana ini.

Menurutnya, vaksin berbayar bukanlah opsi untuk mencapai target kekebalan komunitas yang tengah dikejar pemerintah.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap asal muasal di balik vaksin covid-19 berbayar.

Menkes menyebut swasta seharusnya bisa lebih cepat mengakselerasi vaksinasi, namun pada kenyataannya tak mencapai target. 

KPK menilai vaksin gotong royong atau berbayar tidak dilakukan melalui PT Kimia Farma, karena sangat berisiko tinggi.

Kepada Kompas TV, Ketua KPK Firli menyatakan  penjualan vaksin gotong royong ke individu melalui Kimia Farma sangat berisiko tinggi dari sisi medis hingga kontrol vaksin.

KPK tidak mendukung vaksinasi berbayar melalui Kimia Farma karena rendahnya efektivitas dan rendahnya tata kelolanya.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan vaksin berbayar tidak dibeli dengan APBN  dan tak tidak ada bentuk komersialiasi.

Pemerintah memastikan vaksin gotong royong yang dijual di Kimia Farma ditargetkan untuk individu yang tidak punya akses vaksin gratis.

Vaksinasi berbayar di Kimia Farma ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Menurut rencana, harga satu dosis vaksin gotong royong individu berbayar ini ditetapkan senilai 321.660 rupiah di tambah biaya jasa pelayanan maksimal 117.910 rupiah.

Artinya, setiap orang akan membayar sekitar 879.140 rupiah untuk dua dosis vaksinasi.

Setiap lapisan masyarakat berhak mendapat vaksinasi dan pelayanan kesehatan secara adil.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan menggratiskan semua vaksin covid-19.