Penegakan PPKM Darurat Harus Kedepankan Empati, Puan Maharani: Jangan Dimarah-marahi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharni meminta para petugas di lapangan dapat menegakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan mengedepankan empati. 

Puan juga menuturkan pendekatan persuasif dan humanis harus diutamakan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat disiplin dan taat peraturan.

“Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat itu, rakyat harus dipersuasi, jangan dimarahi-marahi, apalagi langsung main semprot,” kata Puan yang dikutip dari laman DPR RI, Selasa (13/7/2021).

Seperti diketahui, PPKM darurat yang diterapkan di wilayah Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021 ini membuat sejumlah sektor dari pendidikan, usaha, hingga sosial kemasyarakatan dibatasi aktivitasnya.

Politisi PDI-P ini kemudian memberikan pengertian kepada pemerintah bahwa banyak masyarakat yang susah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan adanya pembatasan pergerakan ini. 

Baca Juga: Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Sajikan Data Covid-19 secara Terbuka dan Realtime

Sebab itu, menurut penuturannya, tidak ada maksud dari masyarakat untuk melanggar PPKM Darurat di tengah ancaman Covid-19. 

“Tidak sedikit rakyat yang mencari nafkah di sektor-sektor informal. Kalau mereka tidak bekerja hari itu, tak ada penghasilan yang bisa membuat dapur ngebul,” tegas dia.

Melihat kondisi tersebut, Puan mendorong pemerintah untuk segera mempercepat terealisasinya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM darurat.

Dia mengatakan akselerasi penyampaian bantuan akan sangat bermanfaat untuk menopang daya beli masyarakat yang memang masih belum pulih akibat pandemi. 

Dalam kesempatan itu, Puan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menyalakan optimisme di tengah pandemi Covid-19.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu hati, berjuang untuk tetap menyalakan optimisme dalam menghadapi pandemi ini,” ujar dia. 

Baca Juga: Ketua DPR: Jangan Saling Menyalahkan Selama Tangani Pandemi Covid-19