Jokowi Dinilai akan Tergoda Dukung Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Ini Analisanya

JAKARTA, KOMPAS TV - Pengamat politik Wempy Hadir menilai nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tergoda untuk mendukung penambahan wacana masa jabatan tiga periode.

Sebab, dirinya merasa dalam beberapa kesempatan yang bersangkutan tak secara gamblang menolak dan tak akan mendukung gerakan tersebut. 

"Saya khawatir Jokowi tak kuat dengan rayuan godaan dari invicible goverment. Bukan parpol, tapi orang-orang yang mengendalikan lingkaran Istana," kata Wempy dalam diskusi dari yang diselenggarakan Syndicate Election Update, Rabu (23/6/2021). 

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Publik Tak Berdebat: PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama

Ia mencontohkan, dahulu Jokowi sering menggaungkan kalau keluarganya tak akan terlibat kegiatan politik praktis.

Namun, pada kenyataannya kini bisa melihat bila anaknya Gibran Rakabuming diizinkan untuk Pilkada Solo dan sukses menjadi pemenang. 

"Dalam beberapa peristiwa politik yang kita cermati, bagaimana anaknya tidak akan terlibat politik, sebelum Gibran masuk ke kontestasi Pilkada. Pasa saat yang bersamaan dia tergoda oleh orang-orang dekatnya Jokowi dan semua terjadi," ujarnya.

Selain itu, seluruh partai politik pendukung Jokowi di pemerintahan terlihat sikapnya masih abu-abu. Mereka tidak secara tegas menolak wacana amandemen UUD 1945. 

"Kelompok parpol saat ini, saya lihat tidak berani menyatakan sikap berani menyatakan, bahkan kelihatannya sangat abu-abu. Kita lihat Nasdem, Pak Surya Paloh tidak menyatakan statement yang tegas menyatakan menolak jabatan presiden tiga periode," ujarnya.

Menurut dia, melihat kekuatan politik yang saat ini dimiliki oleh Jokowi amat besar.

Oleh sebab itu, rencana tersebut diyakini tak akan menemukan jalan terjal dalam menyepakati amandemen UUD 1945. 

Baca Juga: Polemik Wacana Masa Jabatan Presiden Diubah, Isu Presiden Jokowi Tiga Periode Kerap Muncul

"Dengan demikian segala sesuatu sangat terjadi. Perubahan UUD bisa sangat terjadi, karena kekuatan politik begitu mumpuni," katanya.