Beberapa Fakta Kejanggalan TWK yang Diungkapakan Giri Suprapdiono

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan KPK telah melantik 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN), tapi tes wawasan kebangsaan (TWK) masih meninggal kejanggalan.

Terlebih, tes yang dinamai "tes kebangsaan" itu justru menstigma 75 pegawai yang tidak lolos sebagai orang yang rusak dalam hal kebangsaan dan kepribadian.

Pimpinan KPK, Alexander Marwata beberapa waktu lalu menyampaikan diantara 75 orang itu sebagai orang yang memiliki 'lapor merah' dan tidak bisa dibina.

Mengungkap fakta TWK tersebut, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono mengungkapkan banyak kejanggalan di dalamnya.

Baca Juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Firli Sebut KPK Masih Akan Bertaring

Giri yang juga termasuk dari 75 pegawai KPK itu menyebutkan, bahwa ada bagian dari tes wawancara TWK pegawai KPK yang melenceng dari tes yang semestinya.

Menurutnya, improvisasi yang dilakukan pewawancara di ruang wawancara berlebihan. Kata dia, mulanya, pewawancara telah terlebih dahulu melakukan profiling terhadap orang-orang tertentu.

"Nah, ini menurut saya agak berlebihan, karena ketika saya diwawancara, yang wawancara itu tahu tempat tinggal saya di kampung, di kaki gunung 700 kilometer dari Jakarta," ucap Giri dikutip dari Kompas.com, Kamis (3/6/2021).

Kata Giri, pewawancara itu tahu persis alamatnya. "Dia [pewawancara-red] juga tahu orang yang merekomendasikan saya jadi pimpinan KPK. Saya sebut enam, dia tahu siapa orang yang ke tujuh," ujar dia.

Baca Juga: Firli Tegaskan KPK Tidak Akan "Ompong" Meski 75 Pegawai Tidak Lolos TWK

Menurut Giri, data-data selengkap begitu tidak mungkin datang dari pewawancara yang melakukan penilaian wawasan kebangsaan.

"Nah, informasi-informasi tersebut menurut saya, kalau tidak itu datang dari seseorang yang profesional mencari informasi, itu enggak akan dapat," ucap Giri.

Tidak hanya itu, lanjut Giri, ada sejumlah pertanyaan dalam tes wawancara TWK yang di luar koteks kebangsaan dan tidak patut dipertanyakan.

Ia mencontohkan pertanyaan yang diterima  pegawai perempuan dan menggunakan hijab. Kata Giri, perempuan itu ditanya mengenai mau atau tidak mau melepas hijab untuk kepentingan negara.

"Kalau enggak mau [lepas jilbab - red] kamu mementingkan diri sendiri," ucap Giri.

Baca Juga: Ini Alasan Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai yang Tak Lulus TWK

 

Soal pertanyaan sexism dan rasial, kata Giri, itu tidak boleh. Apapun bentuk asesmennya.

"Atau ditanya misalnya beberapa hal yang sexism atau rasial, itu enggak boleh sebenarnya, Apa pun metodologinya, berargumen bahwa itu metedologi untuk asesmen itu enggak boleh," terang Giri.

Seperti diketahui, sebanyak 1.271 pegawai KPK resmi dilantik menjadi pegawai negeri, Selasa (1/6/2021). Dan TWK masik meninggalkan stigma 'rapor merah' 75 yang tidak dilantik.