Ketua KPK Firli Bahuri Sebut Siapapun yang Melakukan Korupsi Ialah Pengkhianat Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut siapapun yang melakukan korupsi ialah pengkhianat Pancasila.

Sebab kejahatan ini bertentangan dengan butir-butir sila Pancasila.

"Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa memberi tauladan untuk berbuat baik, bukan buruk seperti korupsi. tauladan kebaikan itu akan menjadikan masyarakat menjadi manusia yang adil dan beradab," kata Firli dalam pidato Pelantikan 1.271 Pegawai KPK menjadi ASN, Senin (1/6/2021).

Pada pidato itu juga, Firli menekankan KPK bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh lembaga manapun. 

"Setiap insan KPK jangan pernah ragu dan teruslah berkomitmen dalam memberantas korupsi tanpa terpengaruh dari kekuasaan apapun, apakah itu legislatif, eksekutif, dan legislatif. Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhenti sampai kita mati," imbuhnya.

Baca Juga: ICW Menduga TWK Didesain Menundukkan Pegawai kepada Pimpinan KPK Firli Bahuri

Selain itu, Firli juga menambahkan Pancasila bukan hanya dihapal dan dipelajari, tetapi harus dijiwai agar membentuk karakter bangsa.

"“Pancasila bukan sekedar wajib dihapal atau hanya dipelajari sebagai sejarah perjuangan kemerdekaan semata, tapi sepatutnya dijiwai dalam membentuk karakter kuat setiap anak bangsa. Agar terbebas dari rongrongan golongan yang anti terhadap prinsip-prinsip falsafah Pancasila,” katanya.

Firli menambahkan Pancasila penting dijiwai, agar mampu melihat jernih beragam permasalahan bangsa. Salah satunya, penanganan korupsi. Sehingga dengan begitu, penanganan korupsi tidak hanya dilihat menggunakan kaca mata pribadi, melainkan lebih luas.

Baca Juga: Pengakuan Harun Al Rasyid, Ada Kekuatan Besar yang Menekan Ketua KPK Firli Bahuri

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021). 

Pegawai yang dilantik menjadi ASN merupakan pegawai yang dinyatakan lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Pelantikan tetap dilangsungkan meski lebih dari 600 pegawai mengirim surat untuk meminta pelantikan ditunda. Bahkan, pelaksanaan pelantikan ini tepat di tengah-tengah ketidakjelasan polemik TWK yang mengakibatkan 75 pegawai dinyatakan tidak lolos TWK. Dan, 24 pegawai KPK akan dibina, sementara 51 pegawai lainnya diberhentikan.

Pelantikan digelar secara daring dan luring. Turut hadir secara langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural di Gedung KPK untuk memenuhi protokol kesehatan. Sementara sisanya, dilantik secara daring.

Baca Juga: Peneliti ICW Nilai Pimpinan KPK Arogan Abaikan Sejumlah Aturan Terkait Pegawai yang Tidak Lolos TWK