Presiden Jokowi Minta BPKP dan APIP Berperan dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo minta BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dengan cara melakukan pengawasan untuk menjamin tercapainya program pemerintah, tujuan belanja, dan anggaran secara akuntable, efektif, dan efisien.

“Mengikuti prosedur itu penting, ya penting. Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan,” kata Presiden Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

“Sekali lagi, ini juga harus secara akuntable, efektif, dan efisien,” tambahnya.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa dalam program pemerintah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat adalah hasilnya.

Untuk itu, Jokowi menekankan, pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran.

“Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran,” tegasnya.

Baca Juga: Kaesang Tak Bisa Dihubungi, Felicia Tissue Kirim Surat ke Presiden Jokowi

“Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi kembali mengatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi kurang lebih 7 persen.

“Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu gampang. Oleh sebab itu, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” ujarnya.

“Pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat. Ini harus cepat karena kita kejar-kejaran dan tepat sasaran. Agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan.

Baca Juga: 51 Pegawai KPK Dipecat, ICW: Jokowi Sudah Tidak Dihargai Sebagai Kepala Negara

“Supaya kita tahu semuanya realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% ini untuk APBN, 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah baru 24,6%. Sekali lagi kecepatan tapi juga ketepat sasaran,” ujarnya.

Dalam cermatnya, Presiden Jokowi mengkritik kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat.

Pada Kuartal pertama realisasi pengadaan barang dan jasa dari Kementerian lembaga baru sekitar 10,98%, kemudian pengadaan barang dan jasa untuk Pemda kurang dari 5%.

“Ya terus harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya minta BPKB dan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah melihat betul mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa?,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta kualitas perencanaan juga perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pemerintah.

Saat ini menurutnya, masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

“Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan, dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi,” ujarnya.

“Saya lihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk nggak ada irigasinya, irigasi primer sekunder tersier nggak ada itu, ada itu kita temukan di lapangan. Ada bangun Pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ,” tambahnya.