Dari 1 Juta Sampel, Kominfo Temukan 100 Ribu Data Bocor Identik dengan BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Terkait isu kebocoran data 279 WNI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan update terbarunya. 

Kominfo menemukan setidaknya ada 100 ribu data bocor dari jumlah 279 data yang ramai diperbincangkan sejak Kamis (20/5/2021) kemarin.

"Kami sekali lagi belum bisa mengkonfirmasi kebocoran 279 juta data," ujar Juru bicara Kominfo Dedy Permadi di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Namun demikian, Dedy mengatakan, pihaknya masih menginvestagasi lebih lanjut terkait dengan kebocoran data tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi awal dari sampel sebanyak 1 juta data yang diberikan secara gratis oleh akun yang menjual data bernama Kotz, Kominfo hanya menemukan 100.000 data BPJS Kesehatan di dalam file yang diklaim berisi 1 juta data sampel.

"Jadi untuk menyimpulkan jutaan data yang lainnya kami masih memerlukan waktu dan proses," ujar Dedy.

Baca Juga: Ketua MPR Bamsoet Desak Pemerintah Investigasi Kebocoran 279 Juta Data Penduduk Indonesia

Kominfo diketahui tengah memanggil Direksi BPJS Kesehatan terkait isu ini karena data tersebut dikatakan identik dengan data dari BPJS Kesehatan. 

"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Nomor Kartu, Kode Kantor, Data Keluarga/Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Dedy. 

Pemanggilan direksi BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang pengelolaan data pribadi. 

"Kominfo telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara mendalam," kata Dedy. 

Baca Juga: Tanggapi Dugaan Kebocoran Data WNI, Kominfo Putus Akses Tautan Data Peserta BPJS

Dedy juga membenarkan akun bernama Kotz meminta tebusan sebanyak 0,15 Bitcoin bagi pihak yang ingin memperoleh 279 juta data penduduk Indonesia yang dimilikinya.

Namun, Dedy tidak memastikan apakah pihaknya akan menuruti permintaan itu agar memperoleh seluruh data yang diduga bocor.

"Itu tergantung investigasi selanjutnya. Kita kalau mau nembus data itu berarti larut dalam permainan Kotz. Kita mungkin akan menggunakan cari investigasi yang lain untuk meneliti itu," ujar Dedy.

Dedy meminta masyarakat tidak panik atas kebocoran data ini. Dedy mengatakan pemerintah telah memiliki regulasi untuk perlindungan data pribadi. 

"Ke depan kita masih memiliki pijakan hukum yang cukup teknis, tetap mungkin memang perlu diperkuat. Ini kaitannya dengan UU Perlindungan Data Pribadi," ujarnya.

Baca Juga: Lebih dari 100 Ribu Data WNI Bocor, Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan