Anita Wahid Heran, Gusdurian Seperti Tata Khoiriyah Tak Lolos TWK KPK: Dia Komitmen Rawat Kebangsaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tata Khoiriyah, merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk beralih jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebab itulah, Tata bersama 74 pegawai lainnya dibebastugaskan atau dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Baca Juga: Dinonaktifkan, Direktur KPK Tantang 4 Pimpinan Gunakan Hati Nurani

Putri Presiden Abdurachman Wahid atau Gus Dur, Anita Wahid, turut menanggapi terkait tidak lolosnya Tata Khoiriyah dalam mengikuti TWK KPK.

Anita mengaku tahu betul soal Tata yang merupakan seorang GUSDURian. Ia dikenal aktif dan konsisten merawat warisan nilai kebangsaan dari seorang Gus Dur.

Anita melanjutkan, selain sebagai aktivis GUSDURian, Tata juga pernah menjadi asisten personal Alissa Wahid sebelum akhirnya bergabung ke KPK.

"Tata adalah seorang GUSDURian. Dulu ia adalah asisten pribadi mbak Alissa," kata Anita Wahid yang dikutip dari situs resmi GUSDURian pada Rabu (12/5/2021).

Baca Juga: BW Sebut SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK: Ini Pelanggaran HAM

Anita mengungkapkan, Tata merupakan wanita yang berasal keluarga kiai yang sejak dulu aktif di lembaga Nahdlatul Ulama atau NU.

"Jadi kalau urusan qunut saja sih (yang kayanya segitu pentingnya sampai harus ditanyain di TWK) nggak usah ditanya lagi deh. Sejak muda Tata aktif di NU," ujarnya.

"Karena itu, secara kultural praktik-praktik ke-NU-an sudah mendarah daging buatnya."

Selain itu, Anita menambahkan, komitmen Tata terhadap toleransi dan kebebasan beragama juga sangat kuat, yang pada akhirnya membawa dia pada Jaringan GUSDURian.

Baca Juga: Direktur KPK Sebut Pegawai yang Tak Lolos TWK Pernah Periksa Firli Bahuri

"Dia secara aktif membantu merintis dan membesarkan Jaringan GUSDURian. Didikan langsung mbak Alissa. Jadi, kalau soal wawasan kebangsaan udah nggak perlu diragukan lagi," ucap Anita.

Lebih lanjut, Anita mengatakan, bahwa Tata mengabdi di KPK sejak 2017 sebagai staf humas. Menurutnya, Tata sosok pekerja keras. Tak jarang ia rela begadang jika ada OTT KPK.

Ketika dikabarkan tak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK, Anita menuturkan, saat itu Tata menduga karena menjadi salah satu yang tak setuju dengan kebijakan pemerintah terkait revisi UU KPK.

"Dia (Tata) bilang dia dikabarkan termasuk di antara 75 orang yang akan disingkirkan lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)," kata Anita.

Baca Juga: Sujanarko: Tujuan Awal Asesmen Wawasan Kebangsaan untuk Pemetaan, Bukan Penonaktifan Pegawai KPK

Adapun Anita mengaku kaget saat mengetahui Tata tidak lolos TWK KPK. Anita juga mengaku bahwa dirinya, kakaknya beserta ibundanya merupakan pihak yang juga tidak setuju dengan revisi UU KPK.

"Saya kaget sekali. Bagaimana mungkin ada anak GUSDURian yang dipertanyakan wawasan kebangsaannya? Dia bilang nggak tahu alasan spesifiknya, tapi dia menduga karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terhadap revisi UU KPK," ucapnya.

"Posisi yang sama dengan yang saya ambil. Juga yang diambil oleh Ibu saya, mbak Alissa, dan Nay. Iya, kami semua tidak setuju dengan revisi UU KPK, dan secara terbuka pernah menyatakan itu."

Lebih lanjut, Anita menepis soal tuduhan kadal gurun (kadrun) yang dialamatkan kepada Tata. Anita menegaskan, Tata bukanlah sosok yang mudah disusupi ajaran radikal.

Baca Juga: Direktur KPK: Hampir Seluruh Orang yang Menjabat Ketua KPK Berubah Mentalnya Jadi Sombong

"Tata jelas bukan kadrun. Jelas bukan orang yang mudah disusupi ajaran-ajaran radikal. Sampai saat ini komitmennya terhadap toleransi dan kebebasan beragama masih sama kuatnya seperti dulu," katanya.

"Lalu karena apa? Kinerjanya? Jelas nggak, tuh. Saya kenal atasannya, dan dia happy sekali dengan kinerja Tata."

Menurut Anita, Tata merupakan sosok pribadi yang sangat kuat. Karenanya, Anita yakin Tata tak bakal mudah terpengaruh dengan polarisasi.

"Ini cerita tentang Tata. Tata yang sangat kuat, sehingga tidak terpengaruh radikalisasi. Juga tidak terpengaruh polarisasi," kata Anita.

Baca Juga: Berpegang Putusan MK, Yudi Purnomo Berharap Seluruh Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN

"Begitu kuatnya dia hingga dia menjadi ancaman, karena integritasnya tidak mampu digoyang oleh pemilik kuasa."