Poros Politik Islam, Berkaca Pada Pemilu 1955, 1999 dan Harapan 2024

"Penjajakan-penjajakan ini masih ada 2,5 tahun. Sangat memungkinkan," katanya dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Rabu (14/4).

Sementara  Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi pun juga berharap hal yang tak jauh berbeda.  "Masyarakat dan parpol dan semua pihak. Saya kira tentu kita terbuka untuk bicara dalam berbagai sisi untuk menuju tatanan 2024 lebih baik," kata Arwani. 

Dan  Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid  menyebut membuka kemungkinan pihaknya mendukung wacana tersebut asal bukan sekadar wacana. "Bila wacana ini digagas dengan serius dan memiliki arah dan format yang jelas bagi perubahan masa depan Indonesia," kata Jazilul.

Nah, hanya PAN yang justeru menolak. "PAN tidak akan ikut wacana poros Islam," kata Viva Yoga dalam keterangan resminya, Kamis (15/4/2021).

Menurut Viva Yoga, poros Islam cenderung menggunakan politik identitas yang bisa menyebabkan retaknya kohesivitas sosial.

Praktis, hanya dua partai berbasis Islam yang sudah gabung, yaitu PKS dan PPP.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, mempersatukan partai berbasis Islam tidak mudah meski harapan masih ada. "Sejarah membuktikan, partai Islam di Indonesia sulit bersatu," katanya.

Bahkan hubungan PKS dan PKB disebutnya ibarat air dan minyak yang sulit dipersatukan.

 Selain itu, PAN sudah menyatakan tidak tertarik ikut dalam koalisi tersebut. 

Namun demikian, peluang terbentuknya koalisi partai Islam masih tetap terbuka selama PKB, PKS, dan PPP solid.

"Tentu soliditas tiga partai dapat terjaga kalau PKB tidak terlalu dominan, khususnya dalam menentukan calon presiden," kata Jamiluddin yang sudah menulis buku Perang Bush Memburu Osama,  Tipologi Pesan Persuasif dan  Riset Kehumasan itu.

Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah yang paling banyak disebut dalam poros politik Islam sebagai kandidat dalam pilpres 2024.