Nasib Pengusaha Transportasi Darat saat Larangan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pelarangan mudik yang sudah diputuskan pemerintah mengundang banyak respons dari berbagai pihak. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. 

Hal tersebut diutarakan oleh Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno saat berbincang dengna KompasTV melalui pesan daring. 

"Rencana operasi di lapangan harus diperbaiki, tidak seperti tahun lalu hanya mampu menghalau kendaraan roda empat ke atas. Sementara sepeda motor dapat melenggang sampai tujuan, karena banyak jalan pilihan yang dapat dilalui. Keterbatasan anggaran dan apparat Polri menjadi kendala," jelasnya, Jumat (9/4/2021). 

Baca Juga: Perjalanan Dinas dan Angkutan Barang Diperbolehkan Selama Pelarangan Mudik Lebaran 2021

Tak terkecuali berdampak negatif pada pengusaha transportasi darat. Berdasarkan pengalaman Lebaran tahun lalu. Seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diusulkan Organda tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.

Adanya bantuan ke pengemudi transportasi umum selama tiga bulan, kenyataannya tidak tersalurkan tepat sasaran. Pengemudi ojek justru ikut mendapatkan bantuan itu.

Tidak ada kordinasi dengan Organda setempat, dan tidak ada satupun instansi pemerintah memiliki data pengemudi transportasi umum yang benar.

Baca Juga: Soal Teknis Pelarangan Mudik, Menhub: Tegas tapi Humanis