Ketua DPRD Tolak Keinginan Pemrov DKI Jual Saham Perusahaan Bir: Bukan Masalah Agama

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak keinginan Pemprov DKI yang ingin menjual saham di PT Delta Djakarta, yang tak lain produsen bir. Menurut politikus PDIP ini, tidak ada masalah dengan memiliki saham itu bahkan menguntungkan. 

"Masalahnya apa? Kalau saya, kalau ada kebijakan eksekutif seperti itu, mana BUMD-BUMD yang tidak mampu, itu dicabut. Ini (PT Delta Djakarta) enggak ada salahnya," kata Pras di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (2/3/2021).   

Menurut Pras, Pemprov DKI bahkan tidak pernah memberikan hibah kepada perusahaan tersebut. Sebaliknya, malah menguntungkan karena selalu membagikan deviden setiap tahun. 
 

Baca Juga: Setelah Jokowi Cabut Perpres, Gubernur Anies Baswedan Didorong Lepas Saham Perusahaan Bir

Selain itu, dengan masuknya Pemprov di perusahaan bir tersebut, justeru bisa memantau peredaran minuman tersebut hingga ke tingkat RT/RW. "Nah, pemerintah masuk di situ supaya mengukur minumnya sejauh mana.  Kan kalau kita enggak tahu sama sekali bahaya, ini liar,” tambahnya.

Keberadaan PT Delta Djakarta juga bukanlah sebuah masalah bagi Pemprov DKI dan jangan selalu dikaitkan dengan agama tertentu, dengan label halal dan haram. Pras meminta kepada pihak-pihak yang mendorong penjualan saham agar tidak mengaitkannya dengan ranah keyakinan. "Sekali lagi bukan masalah agama,  halal tidak halal. Jangan dimasukan ke ranah itu,” katanya.

Baca Juga: Kiai Said PBNU Sindir Jokowi soal Perpres Miras: Kalau Setuju Bisa Teler Semua

Dan penjualan saham milik pemprov juga tidak bisa sembarangan. Ada tahapan, salah satunya mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengatakan, keinginan menjual saham di PT Delta Djakarta merupakan visi dan misi Gubernur Anies Baswedan ketika berpasangan dengan Sandiaga Uno. Anies pun pernah mengatakan bahwa masyarakat Jakarta lebih membutuhkan air bersih dibandingkan bir.

Pengajuan rencana menjual saham tersebut, beberapa kali terganjal restu dari DPRD. Sementara Pemprov DKI disebut sudah bulat dengan keputusan tersebut.