Jokowi Gundah, UU ITE Buat Masyarakat Saling Lapor ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo disebut gundah karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membuat masyarakat saling adu lapor ke polisi.

Hal tersebut diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian terkait wacana revisi UU ITE yang dilontarkan Presiden Jokowi. “Presiden kan merasa gundah melihat bagaimana dengan UU ITE ini ada saling adu di masyarakat, saling mengadukan, sedikit-sedikit mengadukan. Jadi media sosial kita menjadi gaduh,” kata Donny seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Baca Juga: Reaksi Jusuf Kalla soal Jokowi akan Revisi UU ITE: Itu Luar Biasa Demokratis!

Donny menuturkan dalam wacana revisi UU ITE, pemerintah berencana akan mempertajam hal-hal yang berkaitan dengan hasutan, fitnah, hoaks, hingga ujaran kebencian. Dengan harapan tidak ada lagi perbedaan interpretasi dan ekosistem digital diharapkan tetap memberikan ruang kebebasan berpendapat dan kritik.

Lantaran, kata Donny, akibat UU ITE, banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan.

“Jadi memastikan ada payung hukum yang jelas untuk memastikan bahwa siapa pun yang berbuat pidana di sosial media, di ekosistem digital kita, ya akan ditindaklanjuti akan diproses,” ujar Donny.

Baca Juga: SafeNet: UU ITE Sudah Melenceng Terlalu Jauh

“Tetapi juga tidak kemudian membuat orang jadi takut berpendapat,” tambah Donny.

Dalam wacana merevisi UU ITE, Donny menuturkan pemerintah ingin kajian pasal-pasal yang dinilai multitafsir dilakukan hati-hati. Dengan harapan, UU ITE yang rencananya direvisi bisa menghasilkan keputusan yang komprehensif.

“Kajian ini kan butuh waktu, pasti kan tidak bisa serta merta karena harus hati-hati betul,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, akan meminta DPR untuk melakukan revisi UU ITE terhadap pasal-pasal karet. Presiden Jokowi ingin UU ITE menjamin rasa keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga: Reaksi Jusuf Kalla soal Jokowi akan Revisi UU ITE: Itu Luar Biasa Demokratis!

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujarnya ujarnya Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021).

Dalam pendapatnya, Presiden Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat. UU ITE, tegas Jokowi, harus sesuai semangat awal untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Baca Juga: YLBHI Minta Revisi UU ITE Jadi Prioritas agar Tak Ada Lagi Kesewenang-wenangan Hukum

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons instruksi Presiden Jokowi. Ke depan, penerapan UU ITE diatur bahwa pihak yang melaporkan terkait kasus dugaan pelanggaran UU ITE haruslah korban. Polisi, kata Jenderal Sigit, tidak akan memproses laporan dugaan pelanggaran UU ITE jika diwakilkan.

Selain itu, Listyo juga menuturkan pelaku dugaan pelanggaran UU ITE tidak akan ditahan. Tentunya dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.