Moeldoko: Aku Ngopi Kenapa Ada yang Grogi, Politikus Demokrat: Bukan Grogi tapi Geli

Kemudian, Rachland membandingkan antara Moeldoko dengan senior-senior TNI yang pernah terjun dalam berpolitik.

Jika para senior TNI memilih masuk partai, Moeldoko berbanding terbalik.

"Jenderal Edi Sudrajat, Jenderal Wiranto, Jenderal SBY, Jenderal Prabowo. Para seniornya pilih jalan terhormat dalam berpolitik, membuat partai dan berkeringat di dalamnya."

"Moeldoko kira ambil paksa Demokrat gampang. Dia salah," tukas Rachland.

Baca Juga: Demokrat: Moeldoko Jangan Catut Nama Luhut Binsar

Dengan ketiadaan sikap politik Presiden Joko Widodo dalam merespons cara yang ditempuh Moeldoko, Rachland menganggap kerugian bukan berada di pihak Demokrat.

Presiden Jokowi seharusnya memiliki keputusan yang kuat dan bermartabat, jauh dari keraguan dan kebingungan. Bukan hanya demi melindungi demokrasi, tapi juga kehormatan Istana.

"Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktik ambil paksa partai politik itu salah."

Diingatkan Rachland, praktik ambil politik itu pernah dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan transformasi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Presiden Jokowi merupakan kader partai PDIP.

"Maka seharusnya presiden tidak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri."

Baca Juga: Surat AHY Tak Berbalas, Demokrat: Itu Hak Presiden Jokowi, tapi Meninggalkan Teka-teki