Terkait Isu Kudeta Demokrat, Moeldoko Akui Didatangi Banyak Orang: Gue Dengerin Aja

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengklarifikasi tudingan berencana akan mengambil alih paksa Partai Demokrat. Moeldoko membenarkan ada sekelompok orang yang mendatanginya.

"Mereka datang berbondong-bondong ya saya terima. Konteksnya apa saya juga gak ngerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja," katanya, Senin (1/2/2021).

Pengakuan Moeldoko dia didatangi tamu karena sebagai  mantan Panglima TNI, tidak punya batas dengan siapapun. "Terbuka 24 jam. Siapapun," kayanya.

Baca Juga: Partai Demokrat Tuding Moeldoko yang Ingin Gulingkan AHY dari Ketum

Moeldoko juga minta urusan ini tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi. "Ini urusan saya, Moeldoko ini, bukan sebagai KSP," tegasnya mantan Panglima TNI ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding ada pejabat tinggi di lingkaran orang dekat Presiden Jokowi yang akan mengambilalih Partai Demokrat.

"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang; tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," kata Agus yang biasa disapa AHY ini, dalam konperensi pers yang digelar Senin (1/2/2021).

Baca Juga: Tanggapi AHY, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi

Agus pun membeberkan sosok yang dianggap akan merebut paksa partainya yaitu:

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, " tambahnya.
 
Sementara itu, ada satu pejabat tinggi negara yang bukan kader namun perannya sangat menonjol.  

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Menurut Agus, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor  tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.  "Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar Agus.