AIMAN: Tanda-Tanda Jelang Ganti Menteri

KOMPAS.TV - Pertengahan Juni 2020, Presiden Joko Widodo menunujukkan kemarahannya kepada sejumlah Menterinya. Meski Reshuffle tak kunjung dilakukan. Konon ada perhitungan, di antaranya soal strategi Pilpres 2024. Benarkah?

Pertanyaan ini memang mengganjal. Mengapa Presiden yang marah besar kala itu, tidak ditindaklanjuti dengan Perombakan Menteri alias Reshuffle.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Pilih Risma? - Opini Budiman

Juni 2020, Marahnya Presiden dan Tertundanya Reshuffle

Saya akan kutip kembali kemarahan Presiden kala itu, yang terkait dengan kekecewaan Presiden atas lambannya respons sejumlah Menteri dalam menangani Pandemi Covid-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada, kalau suasana ini, bapak/ibu tidak merasakan itu, sudah. 

Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan," kata Presiden Jokowi kala memberikan arahan pada rapat terbatas di Istana Negara, 18 Juni 2020. 

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," kata Jokowi.

Video ini baru tersebar di publik 10 hari kemudian, yakni pada 28 Juni 2020.

Banyak kalangan bertanya. Berbagai talkshow televisi membahasnya. Apa yang terjadi, kenapa tak diganti?

Beban berat mengurus berbagai persoalan di awal Pandemi disertai dengan rencana Pilkada yang menantang di tengah terus meningkatnya wabah ditengarai menjadi sebagian alasan tak dilangsungkannya Reshuffle.

Ada "Jagoan Survei" di Daftar Reshuffle?

Tapi kini kondisi berbeda. Pilkada sudah berjalan, ada kejadian di sana - sini termasuk soal penularan meski tak signifikan, setidaknya dalam menyita perhatian.

Ditambah lagi, ada beberapa "Jagoan" survei yang bakal kehilangan panggung di dalam waktu tak lama lagi di depan.

Sebut saja Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang akan segera berakhir setelah melewati 2 periodenya dengan hasil persepsi publik yang gemilang.

Risma akan resmi meletakkan jabatan 10 tahun sebagai Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Februari 2021 nanti.

Baca Juga: Ini Penjelasan KSP Terkait Kabar Reshuffle Kabinet, Kinerja Menteri dan Polemik Penegakan Hukum

Yang Menarik dari Jawaban Risma