Pilkada Serentak di Tengah Covid-19 yang Terus Menanjak, Antara Kekhawatiran dan Harapan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Lima hari menjelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, zona merah di sejumlah daerah yang akan melaksanakan pemilihan justeru bertambah.

Data itu disampaikan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry Harmadi saat mengisi serial diskusi Polemik bertajuk "Covid-19 Naik Jelang Pilkada 9 Desember, Bagaimana Antisipasinya?" Sabtu (5/12/2020).

Baca Juga: Gubernur Sutarmidji Yakin Ekonomi Kalbar akan Membaik Pascapandemi

"Memang zona merahnya nambah. Minggu lalu 13 daerah, Minggu ini sudah 24 daerah yang ikut pilkada. Zona resiko sedangnya nambah juga, Minggu lalu 180, Minggu ini 189. Artinya ada potensi kenaikan risiko," ujar Sonny Harry Harmadi.

Menghadapi fakta tersebut, Sonny menyatakan pihaknya bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan stakeholder penyelenggara pemilu terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tertib protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU.

"Kita mencoba mendorong masyarakat agar tahu dengan baik PKPU (Peraturan KPU). Karena di dalam PKPU tersebut memuat berbagai upaya mitigasi pengurangan risiko penularan Covid-19, ada tambahan protokol kesehatan," tuturnya.

Baca Juga: 2 SSK Pasukan Pengamanan Pilkada Serentak 2020 Dilepas, Ini Wilayah Yang Pengamanannya Di Pertebal

Protokol kesehatan mulai dari  memakai masker, menjaga jarak, hingga datang harus sesuai jadwal pada saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), harus dijalankan secara disiplin.

Begitu pula saat berada di tempat pemungutan suara (TPS). Jika suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius harus memilih di bilik khusus.

"Ini penting,  karena orang tidak terlalu aware baca undangannya. Nah ini kan harus di mitigasi," katanya.

Sementara Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra memprediksi kenaikan kasus baru Covid-19 setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember.

Pihaknya berkaca dari kegiatan libur panjang dan aksi demonstrasi yang sebelumnya selalu berdampak kenaikan kasus positif Covid-19. 

"Soal kasus naik atau tidak,  pasti akan naik, tidak mungkin tidak. Sebab cuti liburan saja setelahnya ada kenaikan kasus (Covid-19)," ujar Hermawan dalam diskusi persiapan Pilkada 2020 yang digelar secara daring, Sabtu (5/12/2020). 

Baca Juga: Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak, Mahfud Minta Aparat Keamanan Jangan Lengah Jaga Situasi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah mewanti-wanti agar penyelenggara pemilu benar-benar memperhatikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), setelah Ombudsman melaporkan belum meratanya ketersediaan APD di sejumlah daerah.

"Hari H tinggal hitungan hari. Laporan Ombudsman merupakan cermin adanya hal yang belum tuntas menghadapi pesta demokrasi. DPR memberikan perhatian untuk hal ini," kata Azis, Jumat (4/12/2020).

 
Azis menduga, jumlah APD yang belum tersalurkan lebih besar dari hasil investigasi yang dilakukan ombudsman. "Tentu saja, Ini menjadi alarm agar teman-teman di KPU segera mempercepat kinerja, agar APD bisa tersalurkan seluruhnya secara tepat waktu. Semangat kita, Pilkada ini mampu menjawab hak konstitusi. Tapi juga mengedepankan keselamatan jiwa," tegas Azis.

 
Politikus Partai Golkar ini menyarankan agar KPU khususnya Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal dalam pengadaan logistik dan pendistribusian, termasuk memenuhi kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan kepada unsur PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) hingga PPS (Panitia Pemungutan Suara).

"Sekali lagi, kita berharap Pilkada di tengah sebaran wabah ini, mampu kita tekan dengan sikap disiplin. Mentaati prokes sebagai wujud kepedulian terhadap sesama," pungkasnya.