Jokowi Ingatkan Vaksinasi Jangan seperti UU Cipta Kerja: Saya Harap Betul-Betul Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para menteri-menterinya tentang vaksinasi harus benar-benar dipersiapkan secara matang.

"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Baca Juga: Perintah Jokowi soal Vaksin Corona: Menkes Terawan Urus yang Gratis, Erick Thohir Berbayar

Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan bahwa jangan tergesa-gesa memberikan vaksin ke masyarakat.

Sebab, vaksinasi ini sangat kompleks serta menyangkut persepsi publik, sehingga komunikasi harus dilakukan dengan baik agar tidak ada penolakan dari masyarakat.

"Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kaya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Jadi saya harap betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengeenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas, juga berkaitan dengan distribusinya seperti apa," jelas Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi menugaskan dua menterinya dalam pelaksanaan vaksinasi. Keduanya yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menkes Terawan akan mengurusi vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan Erick Thohir akan menangani vaksinasi untuk peserta mandiri alias yang berbayar.

Baca Juga: Alasan Jokowi Rahasiakan Harga Vaksin

"Kalau menurut saya untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar, itu urusannya BUMN," kata.

Pemerintah sebelumnya sudah memetakan ada 160 juta masyarakat Indonesia yang akan mendapat vaksinasi sepanjang tahun 2021.

Dari jumlah itu, ada sebanyak 86 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang akan mendapat vaksin secara gratis.

Jokowi menilai, pelaksanaan vaksinasi antara yang gratis dan berbayar ini memang harus dipisah sejak awal. Dengan begitu, pembagian tugasnya juga menjadi jelas.

"Ini menjadi jelas. Kalau enggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," sambung mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta  itu.

Baca Juga: [FULL] Soal Vaksin, Jokowi Ingatkan Hal Ini Kepada Menterinya