Tok! UU Cipta Kerja Resmi Disahkan oleh DPR

KOMPAS.TV - DPR resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna yang digelar hari ini, Senin (5/10/2020).

"Berdasarkan tata tertib Pasal 312 dan Pasal 313 mengacu pada pasal 64 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil (keputusan) berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam rapat paripurna. Bisa disepakati?" kata pimpinan sidang paripurna DPR RI Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang telah memegang palu sidang, Senin (5/10/2020).

"Setuju," sahut beberapa anggota DPR.

Setelah tidak suara penolakan, Azis pun mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali, dan RUU Cipta Kerja pun disahkan menjadi undang-undang.

Sebelum mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Azis telah membacakan pandangan fraksi yang menyatakan sikapnya.

Tercatat, hanya fraksi PKS dan Partai Demokrat yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja ini.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali yakni 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," lanjutnya.

Pengesahan ini tetap dilakukan meskipun banyak gelaran aksi protes yang menolak RUU Omnibus Law yang dilakukan oleh sejumlah serikat buruh, mahasiswa, hingga koalisi masyarakat sipil.

Massa semakin geram karena RUU Cipta Kerja yang dibahas oleh DPR dan pemerintah ini dinilai pembahasannya terlalu dikebut dan disahkan secara maraton dan kilat. 

Tak hanya itu, tagar #MosiTidakPercaya dan #TolakOmnibusLaw hingga kini masih menduduki puncak trending di twitter. 

Dengan agenda pengesahan ini maka persetujuan RUU Cipta Kerja untuk menjadi UU Cipta Kerja telah berakhir.

Baca Juga: Fraksi Demokrat Walkout dalam Paripurna DPR soal RUU Cipta Kerja

Rapat paripurna ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi di antaranya: Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

RUU Cipta Kerja merupakan salah satu usul pemerintah yang ertama kali dibahas di DPR pada 2 April 2020 usai Presiden Jokowi mengirimkan surat dan draft awal pada 7 Februari.