Sindiran Menohok Jokowi Minta Jangan Sok-sokan Lockdown hingga Balasan Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan lockdown di tingkat daerah di Indonesia.

Awalnya, Jokowi melarang penerapan lockdown maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Indonesia.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Lockdown Provinsi, Kota, dan Kabupaten

Jokowi menilai bahwa upaya lockdown yang dilakukan di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown yang dilakukan di tingkat daerah dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Jokowi memang tidak menjelaskan secara spesifik, provinsi mana yang ia maksud tersebut.

Namun demikian, saat ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan lockdown maupun PSBB ketat adalah DKI Jakarta.

Baca Juga: Pemerintah Tak Mau Dianggap Mencla-mencle Tangani Corona, Begini Penjelasan Jokowi

Respons Wagub DKI

Sementara itu, Ahmad Riza Patria menyebut bahwa apa yang dikatakan Presiden Jokowi adalah suatu hal yang baik dan benar.

"Apa yang disampaikan presiden itu sesungguhnya sesuatu yang baik dan benar," ujarnya kepada wartawan saat meninjau Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara, Minggu (4/10/2020).

Kata Ariza, begitu dia kerap disebut, pemerintah provinsi pasti memerhatikan apa yang disarankan oleh Presiden Joko Widodo.

Protokol kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pasti akan mengikuti kebijakan pusat.

Oleh karena itu, Ariza memastikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat.

"Seluruh kebijakan disinergikan. Kami mengatasi wabah harus sinergi. Sampai rekomendasi WHO," jelasnya.

"Semua harus berdasarkan fakta dan data dan berdiskusi dengan pimpinan pusat, gugus tugas, presiden, ahli, dan lain-lain. Perlu sinergi yang positif," sambung Ariza.

Baca Juga: Jokowi: Tak Perlu 'Sok-sokan' Lockdown Provinsi, Kota dan Kabupaten