KAMI, Kritik atau Manuver Politik

Aksi Balas Dendam

Sejumlah politisi, khususnya dari partai koalisi pendukung Jokowi menuding deklarasi KAMI ini merupakan aksi balas dendam orang-orang yang kecewa dengan Jokowi.

Jika menilik sejumlah tokoh yang hadir dan menjadi deklarator, sekilas pembentukan KAMI ini seolah memang buntut dari Pilpres 2019 lalu. Karena, sebagian besar tokoh-tokoh yang terlibat dalam deklarasi dan aksi ini merupakan orang-orang yang kontra Jokowi.

Sebut saja MS Kaban. Politisi PBB yang kerap mengkritik pemerintah ini dalam Pilpres 2019 lalu adalah pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara Said Didu dikenal sebagai sosok yang sangat aktif mengkritik dan menyerang pemerintah.

Selain Said Didu, Rocky Gerung juga dikenal keras terhadap pemerintahan Jokowi. Ia kerap mengkritik pemerintah sekaligus koalisi parpol pendukung Jokowi. Beberapa tokoh lain yang terlibat dalam deklarasi juga dikenal ‘tak ramah’ dengan pemerintah dan Jokowi.

Aksi ini juga dinilai tak memiliki sense of crisis. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang berjibaku menangani pandemi dan ancaman resesi.

Menurut para pendukung Jokowi, lebih baik tokoh-tokoh yang berbeda pandangan dengan pemerintah tersebut menyampaikan kritik yang membangun dan memberi solusi bukan malah merecoki.

Pemerintah diminta tak menanggapi gerakan ini dan lebih fokus bekerja menangani pandemi dan ancaman resesi.

Manuver Politik

Sejumlah pengamat politik menyatakan, meski KAMI mengklaim sebagai gerakan moral namun gerakan ini berpotensi menjadi gerakan politik. Pasalnya, latar belakang para deklarator KAMI ini beragam mulai dari politisi hingga orang-orang yang pernah memegang tampuk kekuasaan.

Selain itu, jika menilik dari tuntutan yang dibacakan dan sejumlah pernyataan yang disampaikan, gerakan ini kental dengan kepentingan politik, bukan sekadar kritik.

Sebab banyak saluran yang bisa digunakan jika mereka hendak menyampaikan kritik atau mengoreksi kebijakan bukan malah berkumpul dan ‘pamer kekuatan’. Pada akhirnya, aksi KAMI ini lebih menyerupai gerakan oposisi dibanding ikhtiar untuk mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintahan Jokowi.

Pemerintah dan parpol anggota koalisi seyogyanya tak perlu nyinyir dan antipati. Para pendukung Jokowi juga tak perlu buru-buru menuding deklarasi ini merupakan aksi sekelompok orang yang sakit hati atau manuver politik untuk mendeligitimasi apalagi menjatuhkan Jokowi.

Ada baiknya Jokowi atau parpol koalisi pendukung pemerintah membangun komunikasi dengan para deklarator KAMI guna menguji ‘ketulusan’ gerakan ini sekaligus menggali masukan dan saran guna perbaikan bangsa ke depan.