Soal Corona, Jokowi: Jangan Membuat Kebijakan Tanpa Saran dari Pakar

SURABAYA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meminta setiap kepala daerah mendengarkan saran dari para pakar sebelum membuat keputusan terkait dengan covid-19. Di antaranya kebijakan pelonggaran pembatasan.

Hal itu bertujuan agar pelonggaran yang dilakukan memiliki dasar ilmu sehingga tidak membuat penyebaran virus corona Covid-19 semakin meningkat.

"Saya titip ini utamanya kepada gubernur, bupati dan walikota, agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy, selalu merujuk pada data science. Dan juga saran dari scientist," kata Jokowi saat mengunjungi posko Gugus Tugas Covid-19 di Gedung Granadi, Surabaya, Kamis (25/6/2020).

Menurut dia, kepala daerah bisa meminta saran dari epidemiolog terkait kondisi laju penularan Covid-19 di suatu daerah.

"Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya," sambungnya.

Jokowi menyadari bahwa kebijakan terkait pelonggaran pembatasan harus diambil karena berkaitan juga dengan ekonomi masyarakat.

Dengan meminta saran dari pakar, maka tiap kepala daerah bisa mengetahui persis sektor mana yang harus dibuka dan mana yang belum boleh dibuka.

"Sektor yang memiliki risiko rendah tentu saja didahulukan, sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja dinomorduakan dan sektor yang memiliki sektor tinggi dinomor tigakan atau dinomorempatkan atau dinomorlimakan," kata dia.