Arab Saudi dan Turki Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina dari Gaza

ANTALYA, KOMPAS.TV — Pemerintah Arab Saudi dan Turki menyatakan penolakan tegas terhadap segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers seusai pertemuan Gaza Contact Group yang digelar di sela-sela Forum Diplomasi Antalya, Turki, Jumat (8/3/2025).

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan bahwa Kerajaan Saudi menolak keras segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza, apa pun alasan atau dalihnya.

“Kami secara tegas menolak pemindahan rakyat Palestina dari Gaza di bawah slogan apa pun,” ujar Pangeran Faisal dikutip dari Anadolu.

Baca Juga: MUI Kritik Rencana Evakuasi Warga Palestina dari Gaza, Khawatir Justru Dukung Agenda Penjajahan

Ia juga mengecam narasi yang menyebut pemindahan itu sebagai “migrasi sukarela”. 

Menurut dia, istilah tersebut tidak dapat diterima, terlebih ketika warga Palestina saat ini bahkan tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar untuk hidup.

“Pembicaraan tentang migrasi sukarela tidak dapat diterima saat rakyat Palestina tidak memiliki kebutuhan hidup paling mendasar,” kata dia.

Senada dengan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga menyuarakan penolakan terhadap upaya pemaksaan warga Palestina untuk meninggalkan tanah air mereka. 

Ia menegaskan pentingnya segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

“Kami menolak setiap rencana yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah airnya,” ujar Fidan.

Menurut dia, pertemuan itu kemudian dilanjutkan dalam format yang diperluas dengan kehadiran sejumlah negara tambahan.

Fidan menjelaskan, pertemuan tersebut dihadiri oleh menteri luar negeri dari Palestina, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain, dan Indonesia, serta sekretaris jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab. 

Hadir pula perwakilan dari Uni Emirat Arab, China, Rusia, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria, dan Uni Eropa.

Dalam pertemuan itu, dibahas situasi kemanusiaan di Gaza, upaya memperkuat kembali gencatan senjata, serta perkembangan di wilayah Palestina yang diduduki.