Korea Selatan Gelar Pemilu Presiden 3 Juni Usai Pemakzulan Yoon Suk Yeol

SEOUL, KOMPAS.TV — Korea Selatan akan menggelar pemilihan presiden lebih awal pada 3 Juni 2025 untuk memilih pengganti Yoon Suk Yeol. Pemilu ini digelar menyusul pemakzulan Yoon yang diputuskan Mahkamah Konstitusi akibat keputusannya menerapkan darurat militer pada akhir tahun lalu.

Presiden sementara Han Duck-soo mengumumkan jadwal pemilu pada Selasa (8/4/2025), empat hari setelah Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat mencopot Yoon dari jabatan presiden. 

Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemilihan presiden harus digelar dalam waktu 60 hari sejak presiden dinyatakan lengser. Presiden terpilih nantinya akan menjabat selama satu periode penuh, yakni lima tahun.

Baca Juga: Potret Senyum Kim Jong Un Saksikan Latihan Pasukan Khusus Korea Utara

Pemilu ini diperkirakan akan berlangsung sengit, dengan peta persaingan terpolarisasi antara Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif dan Partai Demokrat yang berhaluan liberal. 

Sebagai informasi, Partai Demokrat saat ini menguasai mayoritas kursi di Majelis Nasional.

Kandidat Mulai Bermunculan

Partai Demokrat diperkirakan akan mencalonkan Lee Jae-myung, tokoh kuat dalam partai yang tidak memiliki penantang serius di internal. 

Lee, yang sebelumnya kalah tipis dari Yoon dalam pilpres 2022, memimpin partainya melewati krisis saat Yoon mengirim pasukan mengepung Gedung Majelis Nasional. Majelis kemudian menolak penerapan darurat militer dan memakzulkan Yoon.

Di pihak PPP, setidaknya 10 tokoh dikabarkan akan ikut dalam penjaringan calon presiden. Namun, perpecahan internal pasca-pemakzulan Yoon membuat partai ini berada dalam kondisi yang tidak solid.

Partai Konservatif Terbelah

Langkah Yoon menerapkan darurat militer dan mengerahkan pasukan ke jalan-jalan Seoul menuai kecaman luas. 

Keputusan ini membangkitkan trauma lama masyarakat Korea Selatan atas rezim militer di masa lalu. Meski partai tidak terlibat langsung, reputasi PPP ikut tercoreng.

Sejumlah anggota PPP dari faksi reformis bahkan ikut memilih untuk memakzulkan Yoon, memicu konflik terbuka dengan kelompok lama pendukung Yoon.

Baca Juga: Liburan Seru di Korea Selatan, Nikmati Pemandangan Pulau Geoje dari Kereta Gantung!

Partai kini menghadapi dilema untuk menyatukan suara antara kelompok moderat dan pendukung garis keras yang masih setia pada Yoon.

Beberapa nama yang mencuat dalam bursa calon presiden dari PPP antara lain Menteri Ketenagakerjaan Kim Moon Soo dan Wali Kota Daegu Hong Joon-pyo—keduanya dikenal pro-Yoon. 

Di sisi lain, mantan pemimpin partai Han Dong-hoon dan anggota parlemen senior Ahn Cheol-soo termasuk di antara mereka yang mendukung pemakzulan.