WASHINGTON, KOMPAS.TV — Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berencana menandatangani perintah pada hari Kamis (20/3/2025) untuk menutup Departemen Pendidikan AS.
Seperti dikutip dari The Associated Press, sebelumnya Trump telah mencemooh Departemen Pendidikan sebagai pemborosan dan telah tercemar oleh ideologi liberal.
Namun, merampungkan pembubarannya kemungkinan besar tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan Kongres yang membentuk departemen tersebut pada tahun 1979.
Lembar fakta Gedung Putih menyebutkan perintah tersebut akan mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon mengambil semua langkah yang diperlukan.
Hal ini guna memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan dan mengembalikan kewenangan pendidikan ke Negara Bagian, sambil terus memastikan penyampaian layanan, program, dan manfaat bagi warga AS.
Pemerintahan Trump sebelumnya juga telah memangkas badan tersebut.
Tenaga kerjanya dipangkas setengahnya, dan telah terjadi pemotongan besar-besaran pada Kantor Hak Sipil dan Institut Ilmu Pendidikan, yang mengumpulkan data tentang kemajuan akademis negara tersebut.
Baca Juga: Daftar Kebijakan Kontroversial Donald Trump: WNI Ikut Terdampak, 4.000 Lebih Terancam Deportasi
Pihak pendukung sekolah umum mengatakan, penghapusan departemen tersebut akan membuat anak-anak tertinggal dalam sistem pendidikan Amerika yang pada dasarnya memang tidak setara.
“Ini bukan memperbaiki pendidikan. Ini memastikan jutaan anak tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang adil. Dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi tanpa perlawanan,” kata National Parents Union dalam sebuah pernyataan.
Pihak Gedung Putih belum menjelaskan secara resmi fungsi apa dari Departemen Pendidikan yang dapat diserahkan ke departemen lain, atau dihilangkan sama sekali.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : The Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.