Menlu Sugiono Serukan Solidaritas OKI untuk Palestina dalam Konferensi di Jeddah

JEDDAH, KOMPAS.TV — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menegaskan pentingnya solidaritas dan kesatuan negara-negara OKI dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.  

“Solidaritas dan kesatuan untuk Palestina menjadi sebuah keharusan. Isu Palestina harus menyatukan kita, bukan memecah kita,” ujar Sugiono dalam pernyataannya di forum tersebut dikutip dari laman resmi Kemlu.

Baca Juga: WNI Ditembak di Perairan Malaysia, Menlu Sugiono: Masih Proses Pengumpulan Keterangan

Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan terus mendorong langkah-langkah nyata guna memastikan rakyat Palestina mendapatkan hak dan keadilan yang seharusnya.  

Tiga Usulan Indonesia

Dalam forum tersebut, Sugiono mengusulkan tiga langkah penting yang perlu dilakukan negara-negara OKI untuk merespons situasi di Palestina.  

Pertama, memastikan kelanjutan kesepakatan gencatan senjata. Menlu menekankan, negara-negara OKI harus terus menekan Israel agar mematuhi gencatan senjata dan memastikan negosiasi berlanjut ke fase berikutnya.  

“Tersedianya akses bantuan kemanusiaan adalah bagian penting dari Kesepakatan Gencatan Senjata Tahap Pertama, Ini tidak boleh dijadikan posisi tawar dalam negosiasi untuk fase kedua,” ujarnya.  

Sugiono juga mengecam keputusan Israel yang menghentikan masuknya bantuan ke Gaza, menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. 

"Keputusan Israel untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional," ucapnya.

Selain itu, ia mendorong negara-negara OKI untuk berperan lebih dalam mendukung pemulihan kapasitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) serta mengawal proses fatwa hukum (advisory opinion) Mahkamah Internasional terhadap Israel yang tengah berlangsung.  

Kedua, merancang rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza atau the day-after plan. Menlu menegaskan kembali bahwa Indonesia menolak segala bentuk upaya pemindahan paksa warga Palestina, dengan alasan apa pun.  

Ia mengharapkan OKI dapat memainkan peran strategis dalam memastikan proses rekonstruksi Gaza benar-benar berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat Palestina. 

Dalam hal ini, Indonesia mendukung Deklarasi Kairo yang baru disepakati negara-negara Arab pada 4 Maret lalu.