Baca Juga: Iran Balas Netanyahu yang Ingin Hancurkan Mereka: Israel dan AS Tak Akan Bisa Lakukan Apa Pun
"Kami tetap berkomitmen pada undang-undang tersebut, dan penerapannya adalah tugas kami,” ujar Mohajerani.
“Namun, kenyataannya Pasal 2 undang-undang ini dapat menyebabkan hilangnya sejumlah besar profesional terampil. Kami berharap pendekatan yang seimbang akan diambil untuk mencegah gangguan yang tidak perlu,” katanya.
Salah satu alasan utama penolakan terhadap jabatan Zarif adalah status kewarganegaraan dua anaknya yang memiliki paspor Amerika Serikat.
Hal ini dianggap melanggar kebijakan nasional Iran yang membatasi pengaruh asing dalam pemerintahan.
Sejumlah anggota parlemen Iran telah menentang pengangkatan Zarif sejak awal pemerintahan Pezeshkian.
Mereka menilai, kehadirannya bertentangan dengan peraturan yang ada dan berpotensi membahayakan kepentingan nasional.
Zarif dikenal sebagai diplomat senior yang berperan penting dalam perundingan perjanjian nuklir Iran tahun 2015.
Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Iran selama delapan tahun dan memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi internasional.
Meskipun mengundurkan diri dari jabatan politik, Zarif masih memiliki pengaruh besar di Iran.
Ia menyatakan akan kembali ke dunia akademik di Universitas Teheran, tetapi belum diketahui apakah akan kembali ke politik di masa depan.
Pengunduran diri Zarif mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang di Iran.
Keputusan akhir Presiden Pezeshkian akan menjadi faktor penentu arah pemerintahan ke depan.
Baca Juga: Netanyahu Jemawa usai Ketemu Menlu AS, Klaim Bisa Hancurkan Iran dengan Bantuan Trump
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Tehran Times
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.