Oposisi Ingin Sidang Pemakzulan Yoon Suk-yeol Digelar Lagi, Partai Penguasa Korsel Justru Terpecah

SEOUL, KOMPAS.TV - Drama politik di Korea Selatan (Korsel) kembali memanas seiring rencana oposisi untuk mengajukan sidang paripurna membahas pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol pada 14 Desember 2024 mendatang.

Di tengah tekanan publik dan desakan oposisi, partai berkuasa People Power Party (PPP) justru terpecah dalam menyikapi langkah ini.

Seperti yang diketahui, pemakzulan pertama terhadap Presiden Yoon sebelumnya gagal akibat kekurangan kuorum.

Namun, usulan pemakzulan kedua digelar lagi, kini memicu perdebatan sengit di internal PPP. 

Dalam rapat darurat yang digelar pada Senin (9/12/2024), partai membahas opsi "pengunduran diri tertib" Presiden Yoon sebagai alternatif pemakzulan.

Meski begitu, rapat tersebut gagal menghasilkan kesepakatan bulat.

Dinamika internal PPP semakin kompleks dengan adanya perpecahan antara faksi pro-Yoon dan pro-Han (Han Dong-hoon, Ketua PPP). 

Faksi pro-Yoon mendukung langkah menolak pemakzulan sebagai sikap resmi partai.

Sebaliknya, beberapa anggota faksi pro-Han dan sejumlah anggota parlemen muda mengusulkan kebebasan memilih dalam pemungutan suara.

Kim Sang-wook, anggota parlemen dari faksi pro-Han secara terbuka mendukung pemakzulan.

Dalam konferensi pers di Gedung Parlemen pada Selasa (10/12/2024), ia menyatakan, Presiden Yoon harus bertanggung jawab atas "pelanggaran konstitusi dan demokrasi." 

Ia juga mendesak partainya untuk mendukung proses pemakzulan demi menjaga nilai-nilai demokrasi.

Baca Juga: Upaya Pemakzulan Presiden Gagal, Begini Situasi dan Kekecewaan Rakyat Korea Selatan

"Sebagai wakil rakyat, saya mendukung pemakzulan Presiden. Ini adalah langkah yang sesuai dengan prinsip perlindungan demokrasi konstitusional," ujar Kim dikutip dari Korean Herald.

Pernyataan ini muncul setelah ia sebelumnya memilih menentang pemakzulan dalam sidang pertama, meskipun kemudian mengkritik partai atas ketidakjelasan sikapnya.

Dalam upaya meredam ketegangan, PPP membentuk Tim Tugas Stabilitas Politik (TF) yang dipimpin oleh anggota parlemen senior Lee Yang-soo. 

Tim tersebut bertugas merangkum pandangan berbagai faksi dan merancang strategi menghadapi sidang paripurna mendatang.

"TF akan membahas segala opsi, termasuk kemungkinan pengunduran diri Presiden atau pemangkasan masa jabatan melalui amandemen konstitusi," ujar Lee kepada media.

Di sisi lain, kekosongan jabatan pemimpin fraksi PPP menjadi isu baru yang berpotensi memengaruhi dinamika partai. 

Kwon Seong-dong, tokoh pro-Yoon yang juga dikenal sebagai pendukung setia Presiden disebut-sebut sebagai kandidat utama. 

Namun, pencalonannya mendapat tantangan dari faksi pro-Han yang menyebut ia gagal mengendalikan krisis internal partai.

"Sebagai partai yang berkuasa, kami harus segera menunjukkan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah ini," kata seorang anggota parlemen dari faksi pro-Han.

Baca Juga: Kisruh Darurat Militer, Presiden Korea Selatan Dicegah ke Luar Negeri