DAMASKUS, KOMPAS.TV - Pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi menilai pemerintah Indonesia bisa memainkan peran diplomatis di Suriah usai tumbangnya rezim Bashar Al-Assad setelah berkuasa selama 24 tahun. Hasibullah menyebut pemerintah RI dapat menjalin komunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan di Suriah untuk membentuk negara demokratis yang damai.
Masa depan Suriah pasca-Assad disinyalir masih penuh ketidakpastian mengingat banyaknya kelompok oposisi yang berkepentingan dan aktor-aktor regional yang terlibat. Bakal pemerintah Suriah yang baru pun punya PR besar untuk menyatukan kelompok-kelompok pemberontak dari bermacam latar belakang.
"Ini masa-masa rawan bagi Suriah ke depan. Suriah akan mengalami perdebatan internal tentang siapa yang harus memimpin dan dari warna apa? Apakah nasionalisme-sekuler? Apakah Islamis ekstrem atau garis keras? Ataukah warna kesukuan? Kurdi dan sebagainya?" kata Hasibullah saat dihubungi Kompas TV dari Yogyakarta, Senin (9/12/2024).
Baca Juga: Perdana Menteri Suriah: Pemerintahan Masih Berfungsi, tapi Hadapi Banyak Tantangan
Perang saudara Suriah yang berlangsung sejak 2011 melibatkan berbagai kelompok bersenjata. Setidaknya terdapat tiga kelompok pemberontak terbesar yang berpeluang berebut kekuasaan di Suriah usai tumbangnya Assad, yakni Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang memimpin operasi merebut Damaskus, Syrian Democratic Forces (SDF) yang didukung AS, dan Syrian National Army (SNA) yang didukung Turki.
Hasibullah Satrawi menyampaikan, Suriah berpeluang terpecah-belah seperti kebanyakan negara yang diterpa gelombang Musim Semi Arab. Namun, pengamat Timur Tengah itu mengaku berharap Suriah dapat menjadi negara yang relatif stabil seperti Tunisia usai gelombang demonstrasi.
Menurutnya, terdapat celah sektarianisme yang berpotensi berkembang menjadi konflik internal. Pihak yang berkuasa secara de facto pun berpotensi menunjukkan ambisi menjadi kelompok dominan dan memperpanjang perang saudara.
Akan tetapi, usai jatuhnya Damaskus, Hasibullah menyebut Suriah cukup damai dan menunjukkan tanda-tanda positif. Pihak HTS sendiri mengaku hendak mewujudkan Suriah yang bebas dan bersatu usai menumbangkan rezim Assad.
Selama masa rawan tersebut, Hasibullah menyebut Indonesia dapat mengambil peran untuk perdamaian Suriah. Indonesia disebutnya dapat menjadi teladan berdemokrasi sebagai negara berpopulasi mayoritas muslim dan terdiri dari beragam suku.
"Indonesia bisa jadi contoh, bisa jadi model bagaimana mengelola pemerintahan demokratis, terutama bagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Suriah," katanya.
Selain itu, Hasibullah menyebut pemerintah RI sebaiknya mempertimbangkan evakuasi WNI dari Suriah. Pasalnya, hubungan antarpihak yang berkepentingan berpotensi memanas dalam pencarian bentuk negara Suriah pasca-Assad.
Hasibullah menyampaikan bahwa Suriah membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun menata konsep kenegaraan yang diinginkan usai menumbangkan diktator.
"Kalau melihat perkembangan sekarang ini, kalau ada evakuasi bisa kita ambil, karena perdebatan atau malah peperangan yang sesungguhnya bisa terjadi setelah (Assad) lengser," kata Hasibullah.
Baca Juga: Pernyataan Iran usai Bashar Al-Assad Digulingkan: Hormati Kedaulatan Suriah, Tolak Intervensi Asing
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.