Protes Besar Suku Maori Menarik Perhatian Dunia, Mengapa Mereka Berunjuk Rasa di Selandia Baru?

WELLINGTON, KOMPAS.TV — Seminggu terakhir ini wajah Hana-Rawhiti Maipi-Clarke bersliweran di jagad linimasa.

Ia terlihat merobek secarik kertas, matanya mendelik, dan suaranya lantang meneriakkan nyanyian sambil menari Haka, tarian perang suku Maori. 

Hari ini, Selasa (19/11/2024) puluhan ribu orang memenuhi gedung parlemen Selandia Baru di Wellington.

Sepanjang jalan menuju gedung parlemen itu, mereka membawa bendera Maori dan menari tarian Haka.

Protes ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan suku Maori.  

Tapi apa yang membuat Hana-Rawhiti terlihat begitu marah hingga merobek secarik kertas yang dia pegang?

Apa juga yang membuat sekitar 42.000 orang melakukan hikoi atau berjalan kaki menuju gedung parlemen Selandia Baru?

Berikut adalah penjelasan dari apa yang terjadi di Selandia Baru.

Polemik ini berawal dari sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang akan mendefinisikan ulang perjanjian pendirian Selandia Baru, antara Kerajaan Inggris dan para kepala suku Māori, atau lebih dikenal dengan Perjanjian Waitangi.

Baca Juga: Dukung Hak-Hak Suku Maori, 42 Ribu Orang Padati Parlemen Selandia Baru

Perjanjian ini ditandatangani pertama kali pada 6 Februari 1840 di kota Waitangi oleh Kapten William Hobson sebagai perwakilan Kerajaan Inggris, dan 500 kepala suku Maori dari Pulau Utara Selandia Baru.

Perjanjian itu kemudian menjadi dasar terbentuknya negara Selandia Baru.

Perjanjian ini juga menjabarkan prinsip-prinsip yang memandu hubungan antara Kerajaan Inggris dengan suku Maori, dan ditulis dalam dua versi, yaitu bahasa Inggris dan Bahasa Maori. 

Perjanjian ini menjanjikan hak dan keistimewaan bagi suku Maori.

Namun demikian, terdapat perbedaan versi antara bahasa Inggris dan dan bahasa Maori.

Terutama tentang kekuasaan yang diserahkan para kepala suku atas urusan tanah, dan otonomi mereka.

Selama beberapa dekade, Kerajaan Inggris telah melanggar kedua versi perjanjian tersebut.

Pada pertengahan abad ke-20, bahasa dan budaya Māori semakin menyusut, di mana penduduk asli sering dilarang mempraktikkannya, tanah suku Maori disita, dan mereka banyak dirugikan dalam berbagai hal.

Namun selama 50 tahun terakhir, gerakan dan protes semakin melonjak dari suku Maori.

Pengadilan Selandia Baru, Pembuat Undang-undang, dan Pengadilan Waitangi (badan permanen yang dibentuk untuk mengadili masalah Perjanjian Waitangi) kemudian dibentuk untuk menavigasi perbedaan perjanjian yang terdapat dalam dua versi tersebut.

Pemerintah Selandia Baru mencoba untuk memperbaiki pelanggaran dengan membangun kembali makna dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Perjanjian Waitangi. 

Prinsip-prinsip tersebut dibuat secara fleksibel, tetapi umumnya digambarkan sebagai kemitraan dengan Kerajaan Inggris, sekaligus memberikan perlindungan kepentingan kepada Māori, dan keterlibatan suku Maori dalam setiap pengambilan keputusan.

Seiring dengan dibangunnya kembali prinsip dan makna dari Perjanjian Waitangi selama 50 tahun terakhir, upaya perbaikan itu telah mengubah tatanan masyarakat di Selandia Baru.

Sejak saat itu, bahasa Maori telah mengalami kebangkitan secara signifikan.

Kata-kata bahasa Maori digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa dan kebudayaan Maori diajarkan di semua sekolah.

Intinya, bahasa dan budaya Maori menjadi lumrah ditemukan dan digunakan di Selandia Baru saat ini, bahkan di antara orang non-Maori.

Selain itu, berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mengatasi kesenjangan yang dulunya dihadapi orang Maori.

Selain itu, permasalahan yang terjadi antara Kerajaan Inggris dan suku-suku Maori telah dinegosiasikan hingga menghabiskan dana senilai miliaran dollar, khususnya mengenai perampasan tanah dan sumber daya alam Maori.

Perdebatan Baru dari Pelaksanaan Perjanjian Waitangi

Namun, tidak semua warga Selandia Baru senang dengan perbaikan yang terjadi dalam implementasi Perjanjian Waitangi tersebut.

Pasalnya, hak istimewa yang didapatkan oleh suku Maori kini dinilai sudah berlebihan.

Seorang anggota parlemen Selandia Baru Bernama David Seymour, kemudian mengusulkan definisi baru tentang prinsip Perjanjian Waitangi. 

Seymour memiliki darah Maori yang mengalir dalam tubuhnya.

Namun dia mengusulkan RUU yang akan menetapkan definisi khusus tentang prinsip-prinsip Perjanjian Waitangi, dan akan menerapkannya kepada semua warga Selandia Baru. Tidak hanya kepada orang Maori.

Ia mengatakan, konstruksi sepotong-sepotong dari makna Perjanjian Waitangi telah meninggalkan kekosongan dan telah memberikan perlakuan khusus kepada orang Maori.

Baca Juga: Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru di KTT APEC 2024

RUU ini kemudian ditentang secara luas, yang awalnya terjadi di gedung parlemen Selandia Baru oleh Hana-Rawhiti Maipi-Clarke dan beberapa anggota parlemen lainnya yang berasal dari suku Maori, dengan menarikan tarian perang Maori atau Haka.

Hari ini, 40 pengacara paling senior di negara itu, ribuan warga Maori dan non-Maori, bersama-sama berjalan kaki di Wellington untuk berunjuk rasa.

Bahkan unjuk rasa ini disebut-sebut yang terbesar yang pernah terjadi di Selandia Baru.

RUU yang diusulkan Seymour ini diperkirakan tidak akan lolos  pada pembacaan akhir.

Seperti dikutip dari The Associated Press, RUU itu sempat lolos dalam pemungutan suara pertama pada hari Kamis karena kesepakatan politik.

Tetapi sebagian besar dari mereka yang mendukung Seymour diperkirakan tidak akan melakukannya lagi.

Para penentang mengatakan, RUU itu mengancam pergolakan konstitusional dan akan menghapus hak-hak yang dijanjikan dalam perjanjian yang sekarang diabadikan dalam hukum.

Para kritikus juga mengecam Seymour karena memprovokasi reaksi keras terhadap masyarakat Pribumi.

Mengapa Para Pengunjuk Berjalan Menuju Gedung Parlemen?

Protes dengan cara berjalan kaki secara damai adalah tradisi Maori dan telah terjadi sebelumnya pada saat-saat penting, ketika terjadi dialog nasional tentang hak-hak Maori dalam Perjanjian Waitangi. 

Polisi di negara berpenduduk 5 juta jiwa itu memperkirakan lebih dari 40.000 orang memadati halaman gedung parlemen setelah pawai itu melintasi pusat kota Wellington.

Para demonstran melalui pusat kota, menutup jalan-jalan dan menarik perhatian ribuan penonton yang berbaris di pinggir jalan dengan memegang atribut Maori.