Kim Jong Un Ancam Hancurkan Korea Selatan dengan Serangan Nuklir jika Berani Provokasi

PYONGYANG, KOMPAS TV - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengancam akan menggunakan senjata nuklir dan menghancurkan Korea Selatan secara permanen jika berani provokasi. 

Media resmi Korea Utara melaporkan hal ini pada hari Jumat, 4 Oktober 2024, setelah pemimpin Korea Selatan memperingatkan bahwa rezim Kim akan runtuh jika berani menggunakan senjata nuklir.

Retorika keras antara kedua Korea ini bukanlah hal baru, namun pernyataan terbaru ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan, menyusul pengungkapan fasilitas nuklir baru Korea Utara dan uji coba rudal yang terus menerus. 

Pekan depan, pengamat memprediksi parlemen Korea Utara yang biasanya hanya formalitas, kemungkinan akan secara konstitusional mendeklarasikan sistem "dua negara" yang bermusuhan di Semenanjung Korea, guna secara resmi menolak rekonsiliasi dengan Korea Selatan dan mengkodifikasi perbatasan nasional yang baru.

Saat mengunjungi unit pasukan operasi khusus pada hari Rabu, Kim menyatakan militernya "akan menggunakan tanpa ragu semua kekuatan ofensif yang dimilikinya, termasuk senjata nuklir," jika Korea Selatan mencoba menggunakan kekuatan bersenjata yang melanggar kedaulatan Korea Utara, menurut laporan Kantor Berita Pusat Korea KCNA yang dikelola negara tersebut, seperti laporan Associated Press Jumat, 4 Oktober 2024. 

"Jika situasi seperti itu terjadi, keberadaan Seoul dan Republik Korea akan mustahil," ujar Kim, menggunakan nama resmi Korea Selatan.

Baca Juga: Korea Selatan Pamerkan Rudal Hyunmoo-5, Peringatan Keras bagi Korea Utara

Pernyataan Kim ini adalah tanggapan terhadap pidato Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada perayaan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan pada hari Selasa.

Dalam pidatonya, Yoon memamerkan rudal balistik Hyunmoo-5 yang paling kuat milik Korea Selatan dan senjata konvensional lainnya yang mampu menargetkan Korea Utara. 

Yoon menegaskan jika Korea Utara mencoba menggunakan senjata nuklir, itu akan menjadi akhir dari pemerintahan Kim karena Kim akan menghadapi "respons tegas dan luar biasa" dari aliansi Korea Selatan-AS.