Hamas Serukan Pemerintahan Palestina Independen di Gaza dan Tepi Barat Pascaperang

GAZA, KOMPAS.TV - Hamas menyerukan agar pemerintahan Palestina independen dan non-partisan dibentuk pascaperang di Gaza.

Gerakan perlawanan Palestina itu ingin pemerintahan Palestina tersebut dibentuk di Gaza dan Tepi Barat.

Hal itu diungkapkan anggota Biro Politik Hamas, Jumat (12/7/2024), saat dilakukannya negosiasi gencatan senjata Israel dan Hamas, yang dimediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Perempuan Indonesia Tewas di Jerman, Ditemukan Polisi saat Hendak Kabari Suaminya Bunuh Diri

“Kemi menawarkan sebuah pemerintahan kompetensi nasional yang non-partisan untuk mengatur Gaza dan Tepi Barat usai perang,” bunyi pernyataan anggota Biro Politik Hamas Hossam Badran dikutip dari Arab News.

“Pemerintahan Gaza setelah perang merupakan masalah internal Palestina tanpa campur tangan eksternal, dan kami tak akan mendiskusikan hari setelah perang di Gaza dengan pihak eksternal,” tambahnya.

Seorang pejabat Hamas mengungkapkan, proposal dari pemerintahan non-partisan itu dibuat bersama para mediator.

Menurut pejabat itu, pemerintahan Palestina tersebut akan mengatur permasalahan di Gaza dan Tepi Barat, dengan fase awal setelah perang, membuka jalan bagi pemilihan umum.

Pernyataan Badran muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuntut negara Zionis itu mengontrol koridor Philadelphi, wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir.

Baca Juga: Jusuf Kalla Temui Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Ingin Kekerasan Dihentikan demi Rehabilitasi Gaza

Kondisi tersebut bertentangan dengan posisi Hamas, bahwa Israel harus mundur sepenuhnya dari wilayah Gaza setelah gencatan senjata.

Netanyahu berdalih kontrol dari koridor Philadelphi, merupakan bagian dari upaya untuk menghindarkan penyelundupan senjata ke Hamas dari Mesir.

Negosiasi Hamas-Israel dilakukan di Doha dan Kairo, dengan tujuan mencapai gencatan senjata di Gaza, serta pengembalian sandera yang masih ditahan Hamas.