Narendra Modi Dilantik untuk Masa Jabatan Ketiga sebagai Perdana Menteri India

NEW DELHI, KOMPAS.TV - Perdana Menteri India, Narendra Modi, dilantik untuk masa jabatan ketiga berturut-turut pada Minggu (9/6/2024). Namun, masa jabatan ini dipandang membawa lebih banyak tantangan bagi pemimpin yang populer tapi kontroversial ini dibandingkan masa jabatan sebelumnya.

Seperti laporan Associated Press, partai nasionalis Hindu yang dipimpinnya, Bharatiya Janata Party (BJP), yang menang besar pada 2014 dan 2019, gagal mendapatkan mayoritas untuk memerintah sendiri kali ini.

Meski begitu, koalisi Aliansi Demokratik Nasional yang dipimpin BJP memenangkan cukup kursi untuk mayoritas tipis di parlemen.

Modi dan anggota kabinetnya mengambil sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Droupadi Murmu di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan, di New Delhi.

Modi membutuhkan dukungan dari sekutu-sekutu regionalnya untuk mempertahankan kekuasaan, yang berarti dia mungkin harus menyesuaikan gaya pemerintahannya.

Modi, 73 tahun, adalah perdana menteri India kedua yang memenangkan masa jabatan ketiga berturut-turut. Modi memimpin ekonomi yang berkembang pesat sambil memajukan nasionalisme Hindu.

Bagi pendukungnya, dia adalah sosok besar yang mendongkrak posisi India di pentas dunia, membantu menjadikan ekonominya yang terbesar kelima di dunia, dan menyederhanakan program kesejahteraan yang melayani sekitar 60% populasi. Bagi sebagian orang, Modi bahkan dianggap setengah dewa.

Namun bagi para pengkritik, Modi adalah pemimpin yang merusak demokrasi India dan memajukan politik memecah belah, terutama terhadap penduduk Muslim yang berjumlah 14% dari populasi.

Mereka mengatakan Modi juga semakin menggunakan taktik keras untuk menekan lawan politik, menekan media independen, dan menindas perbedaan pendapat.

Pemerintah Modi menolak tuduhan tersebut dan mengatakan demokrasi berkembang dengan baik.

Baca Juga: Narendra Modi Terpilih Jadi Pemimpin Koalisi Pemenang Pemilu dan Siap Bentuk Pemerintahan Baru India

Analis politik mengatakan kemenangan Modi didorong oleh program kesejahteraan sosial yang memberikan manfaat dari makanan hingga perumahan dan oleh nasionalisme Hindu yang mengkonsolidasikan suara Hindu untuk partainya. Warga Hindu menyusun 80% dari populasi India.

Ekonomi tumbuh 7% dan lebih dari 500 juta orang India membuka rekening bank selama masa jabatan Modi, tetapi pertumbuhan itu belum menciptakan cukup banyak pekerjaan, dan ketimpangan semakin memburuk, menurut beberapa ekonom.

Modi memulai kampanye pemilihannya dengan janji menjadikan India negara maju pada 2047 dan menyoroti kebijakan kesejahteraannya serta infrastruktur digital yang kuat yang menguntungkan jutaan orang India.

Namun, seiring berjalannya kampanye, dia semakin sering menggunakan retorika anti-Muslim, menyebut mereka sebagai "penyusup" dan merujuk pada klaim nasionalis Hindu bahwa Muslim melebihi populasi Hindu dengan memiliki lebih banyak anak. Modi juga menuduh oposisi memanjakan komunitas minoritas.

Kesalehan yang mencolok telah lama menjadi ciri khas Modi, tetapi dia juga mulai menyarankan bahwa dia dipilih oleh Tuhan.

“Ketika ibuku masih hidup, aku percaya bahwa aku lahir secara biologis. Setelah dia meninggal, dengan merenungkan semua pengalamanku, aku yakin bahwa Tuhan mengutusku,” kata Modi dalam wawancara TV selama kampanye.

Pada bulan Januari 2024, Modi memenuhi ambisi lama nasionalis Hindu dengan membuka kuil kontroversial di lokasi masjid yang dihancurkan.

Setelah kampanye berakhir, Modi pergi ke situs spiritual Hindu untuk meditasi selama 45 jam yang disiarkan langsung di televisi. Sebagian besar saluran TV India menyiarkan acara tersebut selama berjam-jam.

Profil politik Modi

Lahir pada tahun 1950 dari keluarga kasta rendah di negara bagian Gujarat barat, Modi bergabung dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh, sebuah kelompok paramiliter sayap kanan yang lama dituduh mengobarkan kebencian terhadap Muslim. RSS adalah induk ideologis dari BJP yang dipimpin Modi.

Putra penjual teh ini mendapatkan terobosan politik besar pertamanya pada tahun 2001, menjadi ketua menteri negara bagian. Beberapa bulan kemudian, kerusuhan anti-Muslim melanda daerah tersebut, menewaskan sedikitnya 1.000 orang. Ada kecurigaan bahwa Modi diam-diam mendukung kerusuhan tersebut, tetapi dia membantah tuduhan itu.

Baca Juga: Narendra Modi, Pemimpin Populer namun Kontroversial India Perpanjang Kekuasaan, Ini Kiprahnya

Pada tahun 2005, Amerika Serikat mencabut visa Modi, dengan alasan kekhawatiran bahwa dia tidak bertindak untuk menghentikan kekerasan komunal. Penyelidikan yang disetujui oleh Mahkamah Agung India kemudian membebaskan Modi, tetapi noda dari momen kelam itu tetap ada.

Tiga belas tahun kemudian, Modi memimpin partai nasionalis Hindu-nya meraih kemenangan spektakuler dalam pemilihan nasional 2014 setelah menjanjikan reformasi besar-besaran untuk menghidupkan kembali ekonomi India yang lesu.

Namun, para kritikus dan lawan Modi mengatakan politik Hindu-nya telah menumbuhkan intoleransi, ujaran kebencian, dan serangan terang-terangan terhadap minoritas, terutama Muslim, yang berjumlah 14% dari 1,4 miliar penduduk India.

Beberapa bulan setelah mendapatkan masa jabatan kedua pada 2019, pemerintahannya mencabut status khusus Kashmir yang disengketakan, satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India, dan membaginya menjadi dua wilayah yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pemerintahannya juga mengesahkan undang-undang yang memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama dari negara-negara Muslim di kawasan tersebut tetapi mengecualikan Muslim.

Baca Juga: PM Narendra Modi Pakai Plakat Nama Bharat di KTT G20, Bukan India

Keputusan-keputusan ini membuat Modi sangat populer di kalangan pendukung fanatiknya yang menganggapnya sebagai juara mayoritas Hindu dan melihat India muncul sebagai negara mayoritas Hindu.

"Modi telah menghabiskan hidup politiknya memanfaatkan ketegangan agama untuk keuntungan politik," kata Christophe Jaffrelot, ilmuwan politik dan ahli tentang Modi serta sayap kanan Hindu.

Selama menjadi pemimpin negara bagian, dia merangkul nasionalisme Hindu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik India.

“Gaya itu tetap ada. Itu ditemukan di Gujarat dan hari ini menjadi merek nasional," kata Jaffrelot.