TEL AVIV, KOMPAS.TV - Pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres hari Jumat, 7/6/2024, yang menyatakan Israel masuk daftar hitam negara dan organisasi yang melukai anak-anak di zona konflik, mendapat tanggapan keras dari pejabat tinggi Israel.
PM Benjamin Netanyahu menanggapi keputusan Sekjen PBB itu mengatakan, "PBB hari ini menempatkan dirinya di daftar hitam sejarah, ketika bergabung dengan pendukung pembunuh Hamas. IDF adalah tentara paling bermoral di dunia, dan keputusan PBB yang konyol ini tidak dapat mengubah itu."
Duta Besar Israel untuk PBB hari Jumat, 7/6/2024 mengatakan ia "muak" dengan keputusan PBB yang memasukkan tentara Israel dalam daftar negara dan angkatan bersenjata yang merugikan dan melukai anak-anak selama perang.
"Saya sangat terkejut dan muak dengan keputusan memalukan ini," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dalam sebuah pernyataan. "Tentara Israel adalah tentara paling bermoral di dunia dan Anda tahu itu. Ini adalah keputusan tidak bermoral yang hanya membantu terorisme dan memberi imbalan kepada Hamas."
Laporan tahunan "Anak-anak dan Konflik Bersenjata" dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum dipublikasikan, tetapi Erdan menanggapi setelah menerima pemberitahuan tentang masuknya Israel dalam daftar negara yang tidak mengambil langkah yang cukup untuk melindungi anak-anak dari konflik.
"Satu-satunya yang masuk daftar hitam hari ini adalah sekjen PBB," kata Erdan. "Sekarang Hamas akan lebih sering menggunakan sekolah dan rumah sakit karena keputusan memalukan sekjen ini hanya akan memberi mereka harapan."
Baca Juga: Anak-Anak Palestina di Gaza Mengaku Dipaksa Telanjang oleh Tentara Israel
Laporan Guterres diperkirakan akan diterbitkan pada akhir Juni, yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak di sekitar 20 zona konflik. Tahun lalu, militer Rusia dan entitas bersenjata yang terkait dengan Rusia dimasukkan dalam daftar.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama mendorong masuknya Israel, dan tahun 2022, PBB mengeluarkan peringatan bahwa Israel harus menunjukkan perbaikan agar tidak dimasukkan ke daftar hitam.
Sumber : Haaretz / Yedioth Ahronoth
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.