Pemimpin Pro-Kemerdekaan Kaledonia Baru Serukan Pendukung untuk Tetap Melawan Prancis

NICE, KOMPAS.TV - Pemimpin partai pro-kemerdekaan Kaledonia Baru menyerukan kepada pendukungnya untuk “tetap bergerak” di seluruh kepulauan Pasifik Prancis dan “tetap melawan” upaya pemerintah Paris yang ingin menerapkan reformasi pemilu yang ditakutkan akan semakin meminggirkan masyarakat asli Kanak, Sabtu (25/5/2024).

Christian Tein, pemimpin partai pro-kemerdekaan yang dikenal sebagai The Field Action Coordination Unit, menyampaikan pesan kepada pendukung dan pengunjuk rasa dalam sebuah video yang diunggah di media sosial dua hari setelah ia dan pemimpin pro-kemerdekaan lainnya bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron selama kunjungannya ke wilayah tersebut setelah kerusuhan yang menewaskan tujuh orang dan menyebabkan kehancuran.

Macron berulang kali mendesak agar barikade pengunjuk rasa dibongkar dengan para pemimpin di kedua sisi perpecahan Kaledonia Baru, warga Kanak asli yang ingin kemerdekaan dan para pemimpin pro-Paris yang tidak ingin kemerdekaan.

Presiden Prancis mengatakan keadaan darurat yang diberlakukan oleh Paris selama setidaknya 12 hari sejak 15 Mei untuk meningkatkan kekuatan polisi hanya bisa dicabut jika para pemimpin lokal menyerukan pembongkaran barikade yang didirikan oleh para demonstran dan orang-orang yang mencoba melindungi lingkungan mereka di ibu kota, Nouméa, dan sekitarnya.

Dalam pesan video tersebut, Tein meminta para pengunjuk rasa untuk “sedikit melonggarkan” barikade mereka di Nouméa, daerah pinggir kota, dan di sepanjang jalan utama kepulauan untuk mengangkut bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan memfasilitasi akses perawatan kesehatan bagi penduduk di pulau-pulau Utara dan Selatan.

Namun, Tein menegaskan barikade akan tetap ada sampai pihak berwenang Prancis mencabut surat perintah tahanan rumah untuk beberapa anggota partainya dan pemerintah Macron membatalkan reformasi pemilu yang dikhawatirkan warga Kanak akan mengurangi pengaruh mereka dengan memungkinkan beberapa pendatang baru di kepulauan tersebut untuk memilih dalam pemilihan lokal.

“Kami tetap bergerak dan mempertahankan semua bentuk perlawanan,” kata Tein dan mendesak pendukungnya untuk tetap teguh dan menghindari kekerasan.

“Sudah terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak yang dipertaruhkan dan kita harus melihat ini sampai selesai dan mencapai tujuan kita dengan cara yang terkoordinasi, terstruktur, dan terorganisir.”

Dia menambahkan, “Tujuan utama kita adalah agar negara kita memperoleh kedaulatan penuh.”

Baca Juga: Harga Nikel Dunia Naik ke Harga Tertinggi akibat Kerusuhan Kaledonia Baru, Ini Sebabnya

Barikade yang terdiri dari kendaraan hangus dan puing-puing lainnya telah mengubah bagian-bagian Nouméa menjadi zona terlarang dan membuat perjalanan berbahaya, termasuk bagi orang sakit yang membutuhkan perawatan medis dan bagi keluarga yang khawatir tentang makanan dan air setelah toko-toko dijarah dan dibakar.

Dalam tujuh bulan terakhir, The Field Action Coordination Unit pimpinan Tein mengorganisir pawai damai besar-besaran di Kaledonia Baru menentang reformasi pemilu yang didukung Paris. Kerusuhan dimulai awal pekan lalu setelah demonstrasi menentang undang-undang yang sedang dibahas di parlemen Prancis berujung kekerasan.

Kedua majelis parlemen Prancis di Paris menyetujui reformasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengadakan Kongres khusus dari kedua majelis yang bertemu di Versailles untuk menerapkannya dengan mengamandemen Konstitusi Prancis. Itu diperkirakan akan terjadi pada akhir Juni.

Setelah bertemu dengan para pemimpin di Kaledonia Baru, Macron mengatakan dia tidak akan memaksakan reformasi pemilu  yang memicu kerusuhan terburuk di wilayah tersebut dalam beberapa dekade.

Macron menyerukan kepada para pemimpin lokal agar menyusun kesepakatan alternatif untuk masa depan kepulauan tersebut dan menyusun peta jalan yang dia katakan bisa mengarah pada referendum lain untuk wilayah tersebut.

Tiga referendum sebelumnya diadakan antara 2018 dan 2021 oleh otoritas Prancis sebagai bagian dari kesepakatan damai 1988. Mereka menghasilkan suara “tidak” terhadap kemerdekaan meskipun pendukung kemerdekaan memboikot pemungutan suara terakhir pada Desember 2021.

Macron mengatakan referendum lain bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan politik baru untuk kepulauan tersebut yang dia harap para pemimpin lokal akan setujui dalam beberapa minggu dan bulan setelah barikade pengunjuk rasa dibongkar, memungkinkan keadaan darurat dicabut dan kedamaian kembali.

Kaledonia Baru menjadi wilayah Prancis pada tahun 1853 di bawah Kaisar Napoleon III, keponakan dan pewaris Napoleon. Itu menjadi wilayah seberang laut setelah Perang Dunia II, dengan kewarganegaraan Prancis diberikan kepada semua Kanak pada tahun 1957.