PM India Narendra Modi Dituduh Lumpuhkan Oposisi Lewat Departemen Pajak, Disebut Gunakan Cara Ini

NEW DELHI, KOMPAS.TV - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dituduh melumpuhkan oposisi dengan menggunakan Departemen Pajak.

Modi disebut membuat oposisi kekurangan keuangan jelang pemilu bulan depan.

Tuduhan tersebut dikeluarkan oleh pemimpin oposisi dari Partai Kongres Nasional India, Sonia Gandhi.

Gandhi mengatakan Modi telah membuat upaya sistematis untuk melumpuhkan partai secara finansial.

Baca Juga: Ahli Bedah AS Transplantasikan Ginjal Babi ke Manusia untuk Pertama Kalinya

Partai mengatakan akun rekening mereka telah dibukukan, padahal berisi 2,1 miliar rupee atau setara Rp387 miliar.

Menurut kelompok oposisi hal itu merupakan tindakan yang tidak demokratis dan tak pernah terjadi sebelumnya.

Partai Kongres Nasional India membuat tuduhan pada Kamis (21/3/2024), pada konferensi pers yang dihadiri ketua Mallikarjun Kharge, pemimpin tertinggi Sonia dan Rahul Gandhi, serta pemimpin keuangan, Ajay Maken.

Bulan lalu, Partai Kongres mengatakan akun bank mereka telah dibekukan oleh departemen pajak pemasukan (IT).

Pada konferensi Maken mengatakan 11 akun partai telah dibekukan, dan dana 2,1 miliar rupee di dalamnya ditempatkan di bawah hak gadai.

Hal itu berarti bahwa dana mereka tak dapat ditarik atau dipindahkan.

“Ini bukan membekukan bank akun Kongres Nasional India. Ini adalah pembekuan demokrasi India,” kata Sonia Gandhi dikutip BBC.

 

Maken mengatakan, tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, karena otoritas pajak berhutang sebesar 1,4 juta rupee (Rp265 juta).

“Semua partai politik tak disertakan dalam pajak pemasukan. Tapi kenapa hanya Partai Kongres yang dihukum?” tuturnya.

Gandhi mengatakan partai tak mampu mengakses dananya yang didapat dari public mau pun pekerjanya.

Baca Juga: UNICEF: Apa yang Terjadi di Gaza Adalah Perang Melawan Anak-Anak

“Uang dari akun kami diambil secara paksa,” katanya.

Menurut Kharge, tindakan ini mempengaruhi kesetaraan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum 2024.

Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut sama saja dengan menghancurkan demokrasi di India.

“Kami tidak dapat mengeluarkan uang untuk kampanye pemilu kami, untuk iklan dan publikasi, serta untuk membayar pekerja partai kami dan untuk mencetak materi kampanye,” tuturnya.