Israel Berencana Bangun 3.300 Rumah Permukiman Baru Ilegal di Tepi Barat, AS Mengaku Kecewa

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Menteri Kabinet senior Israel dari kubu zionis ekstrimis Bezalel Smotrich mengumumkan rencana pembangunan lebih dari 3.300 rumah baru di pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki oleh Israel.

Rencana ini sebagai respons terhadap serangan fatal warga Palestina, menimbulkan reaksi marah dari Amerika Serikat (AS) di tengah ketegangan yang semakin meningkat terkait perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang dikenal sebagai tokoh sayap kanan, mengumumkan rencana pemukiman baru ini Kamis (22/2/2024) pekan lalu, setelah tiga penembak Palestina menyerang mobil di dekat pemukiman Maale Adumim, menewaskan satu warga Israel dan melukai lima orang lainnya.

"Serangan serius di Ma'ale Adumim harus direspons dengan tindakan keamanan yang tegas, tetapi juga respons pemukiman," tulis Smotrich di platform media sosial X.

"Musuh kami tahu bahwa setiap kerugian yang kami alami akan mengakibatkan lebih banyak pembangunan, perkembangan, dan pengaruh kami di seluruh negara." kata Smoth

Menurut Smotrich, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant turut serta dalam diskusi tersebut.

Keputusan ini akan memulai proses persetujuan untuk 300 rumah baru di pemukiman Kedar dan 2.350 di Maale Adumim. Ini juga akan memajukan konstruksi sebelumnya yang telah disetujui untuk hampir 700 rumah di Efrat.

Ditengah-tengah perang di Gaza, pemerintahan Joe Biden berusaha mewujudkan pemerintahan Palestina di Gaza dan Tepi Barat sebagai pendahulu bagi kemerdekaan Palestina.

Namun, rencana ini ditentang oleh Netanyahu dan pemerintah sayap kanannya, yang semakin menjauhkan harapan akan perdamaian dengan majunya rencana pemukiman baru.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyatakan kekecewaannya atas pengumuman Israel. Menurutnya, kebijakan AS yang telah lama berlaku adalah bahwa pemukiman baru tidak membantu mencapai perdamaian yang langgeng dan melanggar hukum internasional.

Baca Juga: Di Sidang Mahkamah Internasional, Retno Marsudi Beberkan Dosa-Dosa Israel Terhadap Rakyat Palestina

"Kebijakan AS yang telah lama berlaku di bawah pemerintahan Republik dan Demokrat sama-sama adalah bahwa pemukiman baru tidak produktif untuk mencapai perdamaian yang langgeng," katanya di Buenos Aires,

"Ini juga tidak konsisten dengan hukum internasional. Pemerintahan kami tetap tegas menentang ekspansi pemukiman dan menurut penilaian kami, ini hanya melemahkan, bukan memperkuat, keamanan Israel." tambah Blinken.

Pernyataan ini membalik kebijakan pemerintahan Trump yang menyatakan bahwa pemukiman ilegal Yahudi tidak melanggar hukum internasional. Sikap itu, yang diumumkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, melanggar kebijakan AS selama empat dekade.

Seperti diketahui, Pemerintahan Israel secara berurutan memperluas pemukiman ilegal di Timur Yerusalem dan Tepi Barat, wilayah yang direbut dalam perang oleh Israel, yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan mereka, bersama dengan Gaza.

Baca Juga: Kematian di Gaza Hampir 30.000 Warga Sipil Akibat Serangan Israel

Pembangunan ini semakin dipercepat di bawah pemerintahan sayap kanan Netanyahu, yang melibatkan para pemukim, termasuk Smotrich, dalam posisi kunci.

"Daripada bertindak untuk mencegah serangan mengerikan seperti kemarin, pemerintah Israel justru bertindak untuk memperdalam konflik dan ketegangan," kata Hagit Ofran dari kelompok pengawas pemukiman Israel, Peace Now. "Pembangunan di pemukiman merugikan Israel, menjauhkan kita dari perdamaian dan keamanan," tambahnya.

Adapun Israel merebut Tepi Barat, Timur Yerusalem, dan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Kekerasan meningkat di Tepi Barat sejak serangan Hamas yang mematikan pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang Israel terhadap kelompok militan tersebut.

Sejak 7 Oktober, para penembak Palestina telah melakukan beberapa serangan mematikan terhadap warga Israel.

Israel memegang kendali ketat atas Tepi Barat, membatasi pergerakan dan sering melakukan razia terhadap yang mereka klaim sebagai target militan. Menurut pejabat kesehatan Palestina, 401 warga Palestina tewas oleh tembakan Israel di Tepi Barat selama periode tersebut.