JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengaku terus mengikuti perkembangan situasi Taiwan usai pemilihan presiden yang dimenangi William Lai.
Hasil Pilpres Taiwan tersebut membuat berbagai pihak menunggu reaksi China yang menganggap Lai sebagai "separatis."
Belum diketahui apakah Beijing akan meningkatkan tekanan militer ke Taiwan untuk mewujudkan reunifikasi paksa usai kemenangan William Lai.
Usai Pilpres Taiwan, pemerintah China menyatakan akan tetap memburu reunifikasi.
Baca Juga: AS Ketar-Ketir William Lai Terpilih Jadi Presiden, Joe Biden: Kami Tak Dukung Kemerdekaan Taiwan
Menanggapi perkembangan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa pemerintah terus mengamati secara saksama. Jakarta pun disebut akan setia pada prinsip Kebijakan Satu China.
"Indonesia mengamati secara saksama perkembangan di Taiwan. Indonesia terus konsisten menghormati Kebijakan Satu China (One China Policy)," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Kompas.tv, Minggu (14/1/2024).
Kebijakan Satu China berarti Indonesia mengakui bahwa hanya ada satu China dan Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat China (RRC). Taiwan yang berstatus merdeka secara de facto memakai nama resmi Republik China di dunia internasional.
Perkembangan situasi di Taiwan menjadi perhatian khusus Indonesia mengingat banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara-kepulauan tersebut. Menurut data pemerintah Taiwan per 2023, terdapat sekitar 250.000 WNI yang berada di negara itu.
Baca Juga: China Bereaksi usai William Lai Terpilih Jadi Presiden Taiwan, Tetap Paksakan Reunifikasi?
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.